DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) berpotensi mewariskan utang hingga Rp10 kuadriliun pada akhir masa kepemimpinannya.
Pasalnya, saat ini, utang yang ditanggung pemerintah sudah mencapai Rp8.670 triliun. Itu terdiri dari utang untuk pembiayaan APBN sekitar Rp6.527 triliun per akhir April 2021 serta utang BUMN sekitar Rp2 ribuan triliun yang harus ditanggung pemerintah jika terjadi gagal bayar (default).
"Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan sebesar Rp1.089,9 triliun. Jadi total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang Rp8.670 triliun. BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6).
Menurut Didik, APBN sejatinya merupakan kebijakan politik. Artinya, jika terjadi masalah dengan kebijakan defisit yang besar dan berlebihan, hal tersebut disebabkan oleh keputusan politik yang sembrono.
Padahal, pada masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati di mana perubahan defisit dari 1 persen terhadap PDB menjadi 2 persen begitu susah dilakukan.
Namun, saat ini perubahan defisit dari 2 persen menjadi 6 persen dilakukan dengan mudah karena alasan penanganan covid-19.
"(Defisit) diubah semaunya dari 2 persen terhadap PDB menjadi 3 persen, kemudian dengan gampang diubah menjadi 6 persen lebih maka yang salah adalah kebijakan politik ekonominya," imbuhnya.
Didik juga mengingatkan soal konsekuensi jika utang yang berat ini terus dibiarkan.
Salah satunya kelumpuhan APBN yang dapat memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
Jika 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena penanganan yang salah kaprah sejak awal.
"Gejala krisis ekonomi sudah mulai berawal dari krisis anggaran dan utang, yang bisa menyebar ke sektor ekonomi lainnya. Investor mulai tidak percaya, modal luar negeri berhenti masuk ke dalam negeri, dan akhirnya masuk ke tahap paling dalam 'vote of no convidence'. Jika sudah sampai tahap ini, maka krisis tiga dimensi bisa terjadi, krisis pandemi, krisis ekonomi dan krisis sosial-politik," jelasnya.
Didik pun menyampaikan bahwa jika dalam jangka waktu dekat pandemi tidak bisa ditekan dan Amerika Serikat jadi menaikkan suku bunganya, maka posisi ekonomi Indonesia akan sangat sulit sulit.
Pasalnya, suku bunga utang akan terdorong naik karena harus bersaing dengan obligasi AS. Sementara upaya pemerintah membiayai APBN, termasuk membayar utang, dengan mengerek pajak tak mungkin dilakukan di tengah perlambatan ekonomi seperti sekarang.
"Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek, kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot. Jika masih dipercaya bisa mungkin masih bisa profiling utang, minta penangguhan utang, tetapi itu berarti bunganya berarti numpuk," tandasnya. [Democrazy/cn]
