Menpan-RB Tjahjo Kumolo Anggap TWK seperti Litsus, Guru Besar FH UGM: Saya Khawatir Terjadi Pembunuhan Karakter! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Rabu, 09 Juni 2021

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Anggap TWK seperti Litsus, Guru Besar FH UGM: Saya Khawatir Terjadi Pembunuhan Karakter!

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Anggap TWK seperti Litsus, Guru Besar FH UGM: Saya Khawatir Terjadi Pembunuhan Karakter!

Menpan-RB-Tjahjo-Kumolo-Anggap-TWK-seperti-Litsus-Guru-Besar-FH-UGM-Saya-Khawatir-Terjadi-Pembunuhan-Karakter

DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto mengaku khawatir penelitian khusus (litsus) era Orde Baru (Orba) akan diwariskan saat ini dan menjelma menjadi tes wawasan kebangsaan (TWK). 


Apalagi, kemarin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengakui bahwa TWK sama seperti litsus di era Orde Baru. 


"Sekarang, tes warisan Orba ini dikhawatirkan telah menjelma atau diganti dengan TWK," kata Sigit, Rabu (9/6/2021).


Sigit mengatakan, litsus digunakan rezim Soeharto untuk mengeksklusi warga yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak penguasa. 


"Mereka yang dinyatakan tidak lolos dalam tes semacam ini akan dianggap tidak nasionalis atau tidak memiliki wawasan kebangsaan. Suatu pembunuhan karakter yang absurd dan melecehkan akal sehat," kata dia. 


Ia mengatakan, litsus tidak jelas ada relevansinya atau tidak dengan kecakapan atau kompetensi calon yang diuji dengan jabatan atau pekerjaan yang dilamar.


Pasalnya, proses litsus tersebut dilakukan untuk menyingkirkan mereka yang dianggap sebagai ekstrem kiri, kanan, tengah, atau kelompok apa pun yang tak sejalan dengan kebijakan penguasa.


Sementara TWK, lanjut Sigit juga berpotensi dipakai sebagai alat menyingkirkan siapa saja yang dianggap tak sejalan dengan kepentingan pemegang kuasa pada institusi tertentu. 


Pelaksanaan tes tersebut tanpa ada penjelasan masuk akal tentang relevansi dengan kinerja, misi dan reputasi institusi terkait. 


"Jika rekrutmen dilakukan tanpa standar yang jelas, obyektif dan transparan, patut diduga ada masalah dalam desain dan proses rekrutmen tersebut," ujarnya. 


"Atau dari awal memang dimaksudkan untuk tidak meloloskan calon-calon tertentu yang tidak dikehendaki dengan beragam dalih, justifikasi dan kepentingan tersembunyi," ucap Sigit. [Democrazy/kmp]