Marak Pelaporan Kode Etik di KPK, ICW Sebut Dua Hal Ini Jadi Penyebab Utamanya | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 25 Juni 2021

Marak Pelaporan Kode Etik di KPK, ICW Sebut Dua Hal Ini Jadi Penyebab Utamanya

Marak Pelaporan Kode Etik di KPK, ICW Sebut Dua Hal Ini Jadi Penyebab Utamanya

Marak-Pelaporan-Kode-Etik-di-KPK-ICW-Sebut-Dua-Hal-Ini-Jadi-Penyebab-Utamanya

DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dua hal penyebab maraknya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 


Pertama, dijabarkan Kurnia Ramadhana peneliti dari ICW, hilangnya nilai keteladanan dari pimpinan KPK. 


"Betapa tidak, pada level pimpinan saja, khususnya Ketua KPK (Firli Bahuri), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua kali pelanggaran kode etik. Mulai dari bertemu pihak yang berperkara sampai menunjukkan gaya hidup mewah," sebut Kurnia dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021). 


"Belum lagi ditambah dengan pemeriksaan etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang besar kemungkinan akan terbukti melanggar kode etik karena menjalin komunikasi dengan pihak berperkara," imbuh dia.


Penyebab kedua, lanjut Kurnia, hukuman etik yang dijatuhkan oleh Dewan Pengawas KPK tidak mencerminkan pemberian efek jera. 


Ia mencontohkan, putusan terhadap Firli Bahuri yang semestinya dapat dikenakan pelanggaran berat namun hanya diganjar dengan teguran tertulis. 


"Jadi, sederhananya Dewan Pengawas gagal dalam mengirimkan pesan tegas untuk seluruh insan KPK," cetus Kurnia. 


Di luar itu, ICW semakin tidak melihat kinerja konkret dari Dewan Pengawas KPK. 


Sebab, seringkali hal-hal yang ditangani bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. 


"Misalnya saja untuk putusan tahun 2020 lalu terhadap Aprizal (eks Plt DirDumas KPK) yang semestinya dikenakan terhadap Ketua KPK," kata Kurnia.


Selain itu, terdapat pula putusan yang dijatuhkan kepada Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo dalam polemik penyidik Rossa Purbo Bekti. 


Dewan Pengawas KPK juga kerap gagal dalam menggali kebenaran materiil dari suatu peristiwa.


"Ambil contoh dalam persidangan kode etik Firli Bahuri lalu. Kala itu, Dewan Pengawas tidak mencermati lebih lanjut perihal kwitansi penyewaan helikopter yang kental dengan nuansa gratifikasi," terang Kurnia. 


Terakhir, proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas KPK juga lambat. 


Sebut saja pelaporan sejumlah pegawai non aktif KPK terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).


"Jika saja Dewan Pengawas objektif dan independen, semestinya putusan etik sudah dapat dijatuhkan kepada seluruh pimpinan KPK," tutur Kurnia. 


Diketahui, Dewan Pengawas KPK menerima 37 laporan dugaan pelanggaran kode etik insan komisi sepanjang semester I tahun ini. 


Jumlah tersebut bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya 30 laporan. [Democrazy/trb]