Ketua GP Ansor Pilih Pancasila Saat Soroti TWK KPK, Mantan Caleg PDIP Ini Sebut Pilih Alquran Tak Relevan | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 04 Juni 2021

Ketua GP Ansor Pilih Pancasila Saat Soroti TWK KPK, Mantan Caleg PDIP Ini Sebut Pilih Alquran Tak Relevan

Ketua GP Ansor Pilih Pancasila Saat Soroti TWK KPK, Mantan Caleg PDIP Ini Sebut Pilih Alquran Tak Relevan

Ketua-GP-Ansor-Pilih-Pancasila-Saat-Soroti-TWK-KPK-Mantan-Caleg-PDIP-Ini-Sebut-Pilih-Alquran-Tak-Relevan

DEMOCRAZY.ID - Terkait nasib para pegawai KPK yang "disingkirkan" masih jadi perbincangan publik.


Banyak aktivis dan masyarakat menilai jika TWK hanya akal-akalan untuk mendepak pegawai yang dinilai gakak ke koruptor.


Isu ada pertanyaan saat TWK terkait pilihan memilih Pancasila dan Alquran pun viral.


Ketua Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Bidang Ekonomi, Sumantri Suwarno punya pandangan sendiri saat ada pilihan antara Pancasila atau Alquran.


Mantan Caleg PDI Perjuangan itu mencoba mengomentari polemik sejumlah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.


Satu di antara pertanyaan dalam TWK itu yang jadi sorotan adalah memilih Pancasila atau Alquran.


Sumantri Suwarno mencoba menerangkan terkait siapa yang bertanya dan untuk kepentingan apa.


Jika pertanyaan itu dari lembaga pemerintah, maka jawaban paling relevan adalah memilih Pancasila.


Sebab kata dia, agama adalah ruang privasi tidak bersifat pilihan.


“Kalau di-test lembaga pemerintah, ditanya memilih Pancasila atau agama, tentu yang relevan adalah memilih Pancasila," tulis dia di akun @mantriss pada Kamis, 3 Juni 2021.


"Agama adalah ruang privat yang tidak bersifat opsional. Ketika seseorang beriman, maka agama bukan opsi yang bisa digeser dengan pilihan lain,” tambah Sumantri Suwarno dalam tulisannya.


Dia menjelaskan, jika menjawa Alquran dinilainya tidak masuk akal.


Sebab pertanyaan tersebut dilontarkan untuk menguji peserta yang akan mengabdi kepada negara, bukan agama.


“Kalau jawabannya mengutamakan agama sebagai Abdi Negara. Agama yang mana, madzab yang mana?," tulisanya.


"Bagaimana bisa bekerja sama dalam tim yang agamanya berbeda, atau melayani kepentingan publik yang beragam?” katanya.


Di ruang publik yang lebih mengikat adalah nilai Pancasila yang kemudian diwujudkan dalam aturan hukum.


Dia menuliskan jika aturan hukum di Indonesia saat ini bersumber dari Pancasila.


“Makanya kalau di saat shalat dzuhur, tidak shalat pun kita tidak dipenjara meskipun wajib hukumnya dalam agama,” tulisnya. [Democrazy/pkry]