Kabar Terbaru Takmir Masjid Jogokariyan Soal Kelanjutan Donasi Kapal Selam | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 01 Juni 2021

Kabar Terbaru Takmir Masjid Jogokariyan Soal Kelanjutan Donasi Kapal Selam

Kabar Terbaru Takmir Masjid Jogokariyan Soal Kelanjutan Donasi Kapal Selam

Kabar-Terbaru-Takmir-Masjid-Jogokariyan-Soal-Kelanjutan-Donasi-Kapal-Selam

DEMOCRAZY.ID - Takmir Masjid Jogokariyan masih menggalang dana untuk pembelian kapal selam. 


Rencananya takmir Masjid Jogokariyan akan melaporkan penggalangan dana ke Komisi II DPR RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.


Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Muhammad Jazir Asp mengatakan dari permohonan audiensi pihaknya, Menhan Prabowo dan Komisi II dijadwalkan menerima audiensi pada minggu ini. 


Dari audiensi tersebut, akan diputuskan soal nasib hasil pengumpulan dana yang pada Lebaran lalu terkumpul hampir Rp 2 miliar.


"Kami akan bertemu dengan Komisi II DPR RI dan Menhan minggu ini. Setelah itu (audiensi) kami akan sampaikan ke publik," kata Jazir, saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).


Jazir menjelaskan, minggu lalu, takmir Masjid Jogokariyan sudah audiensi ke Lantamal II Surabaya dan PT PAL. 


Audiensi tersebut untuk konsultasi dan menanyakan informasi soal pembuatan kapal selam.


"Kemarin baru dari Lantamal II dan PT PAL. Kemudian diarahkan untuk konsultasi ke Komisi II dan Menhan," jelasnya.


Jazir menyebut penggalangan dana kapal selam ini masih akan berlangsung, dan belum ada rencana untuk menutup donasi. 


Namun, saat ditanyakan saldo terbaru, Jazir mengaku belum mengecek total donasi yang terkumpul hingga hari ini.


"Saldo belum dicek lagi karena baru pulang dari Surabaya," katanya.


Jazir memastikan pengumpulan dana pembelian kapal selam ini tetap memperhatikan aspek transparansi dan legalitas. 


Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat maupun lembaga akuntan publik.


"Pada prinsipnya penggalangan dana inshaallah siap dipertanggungjawabkan. Setelah ada hasil dari Komisi II dan Menhan kami sampaikan kepada publik sebagai laporan pertanggungjawaban," katanya. [Democrazy/dtk]