DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kejatuhan rezim despotik Jokowi penindas rakyat semakin dekat. Ketidakpuasan sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh Indonesia.
Demikian dikatakan Aktivis dan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Nugroho Triprakoso dalam artikel berjudul “Enough Is Enough, Jokowi”.
Kata Nugroho, kebijakan Rezim Jokowihanya menguntungkan segelintir taipan China dan kroni pendukung oligarki kekuasaannya, sementara pada saat yang sama menindas dan menzalimi rakyat yang menjadi pemilik sah negeri ini.
Menurut Nugroho, kebengisan Rezim ini bermula dari kriminalisasi aktivis Islam menggunakan UU ITE sejak tahun 2016.
Sudah ratusan orang masuk penjara padahal tak satu pun unggahan para terpidana tersebut di media sosial secara hukum mempunyai unsur pidana yang bisa dijerat dengan UU ITE.
Namun karena zalim, bengis dan otoriter, rezim despotik Jokowi yang didukung buzzerRp biadab sudah tak terhitung melanggar UU dan Pancasila untuk memaksakan kehendaknya memenjarakan aktivis.
“Terbukti kemudian tidak cuma aktivis Islam yang diciduk dengan tuduhan radikal, anti Pancasila dan anti NKRI, tetapi juga siapa saja yang berani mengungkap kebusukan rezim yang sudah sekarat mau tumbang ini,” jelasnya.
Kata Nugroho, puncak dari kebiadaban dan kebengisan rezim despotik Jokowi adalah pembunuhan secara biadab terhadap 6 pengawal Habib Rizieq yang merupakan pelanggaran HAM berat dan dikritik dengan keras oleh Amnesty International.
Semua lembaga hukum sudah mandul dan takluk di bawah ketiak rezim despotik Jokowi.
Polisi, jaksa, hakim dimanipulasi dan disalahgunakan untuk memburu aktivis tak berdosa.
Penyalahgunaan keuangan negara tak tanggung-tanggung, sudah ratusan triliun dikorupsi yang motornya adalah PDIP.
PDIP yang menjadi tulang punggung kekuasaan rezim despotik Jokowi berada di pusat korupsi dengan Megawati sebagai aktor intelektual utamanya.
Kader-kader PDIP sudah ratusan yang ditangkap karena korupsi.
Puncaknya, mega skandal korupsi super biadab Bansos yang ditujukan untuk membantu korban pandemi virus Cina.
Alangkah biadabnya Mensos Juliari Batubara, seorang kader PDIP, yang tega berbuat demikian. Juliari pantas dihukum mati.
“KPK yang merupakan lembaga produk kebanggaan reformasi untuk memberantas korupsi dirusak dan dimatikan secara biadab oleh rezim despotik Jokowi agar kekuatan oligarki leluasa bisa menggarong uang rakyat. PDIP yang korup dan sekutunya tak rela bila KPK bekerja dengan benar.
Karena kalau KPK bekerja dengan benar, maka kader-kader PDIP tak akan ada yang tersisa, karena mereka semua adalah pelaku korupsi. Pokoknya KPK harus dimatikan,” pungkasnya. [Democrazy/suaranas]
