ASN KPK: Memang Harus Radikal Kalau Memberantas Korupsi Itu! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Rabu, 02 Juni 2021

ASN KPK: Memang Harus Radikal Kalau Memberantas Korupsi Itu!

ASN KPK: Memang Harus Radikal Kalau Memberantas Korupsi Itu!

ASN-KPK-Memang-Harus-Radikal-Kalau-Memberantas-Korupsi-Itu


DEMOCRAZY.ID - Dua penyidik KPK yang dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) menegaskan selama ini tidak ada pengelompokan apalagi terbentuk kelompok radikal dan Taliban di lingkungan KPK. 


Semua pihak yang bekerja di KPK umumnya punya visi dan semangat yang sama untuk memberantas korupsi.


"Kalau sikap radikal yang benar kan tidak masalah. Kalau memberantas korupsi itu kan memang harus radikal, tapi kalau dikaitkan dengan Taliban itu enggak," kata penyidik perempuan yang ditemui setelah dilantik sebagai ASN, Selasa (1/6/2021).


Kalau mereka yang dianggap tak memenuhi syarat kebangsaan dicap Taliban, dia melanjutkan, sejauh dia mengenal dan bergaul selama belasan tahun tak merasa ada hal aneh. 


Masing-masing bisa bekerja sama dalam tugas, juga saling menghormati dalam menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.


"Sebagai minoritas saya tak merasa terganggu atau mengalami diskriminasi," tegasnya.


Terkait pidato Ketua KPK Firli Bahuri yang menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia melakukan 'perang Badar' melawan korupsi keduanya menilai sebagai hal baik. 


Sebab, sejak awal KPK berdiri, segenap penyidik dan pegawai di KPK selalu total habis-habisan kalau melawan korupsi.


"Kalau kami dari dulu biasa Perang Badar," tegas penyidik lain yang ditemui dalam kesempatan sama.


Pada bagian lain, kedua penyidik itu berharap akan ada solusi terbaik bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat untuk dilantik sebagai ASN. 


Bagaimana pun pengalaman, kemampuan, dan integritas mereka sangat dibutuhkan KPK bila memang ingin total memberantas korupsi.


"Di antara mereka kan ada para ketua satgas penyidik dan penyelidik, terus kalau tidak lagi di KPK apakah anggotanya akan bisa cepat menggantikan peran mereka. Itu pasti butuh waktu, enggak gampang," ujarnya. [Democrazy/dtk]