DEMOCRAZY.ID
Responden juga tak ingin di kemudian hari Jokowi menjadi wakil presiden.
"Publik tidak mendukung wacana amandemen [UUD] perubahan masa jabatan presiden," kata peneliti ARSC Bagus Balghi dalam rilis yang digelar daring, Sabtu (22/5).
Berdasarkan hasil survei ASRC, ada 69,50 persen responden yang tidak setuju amendemen UUD 1945 dilakukan agar Jokowi bisa maju lagi di Pilpres 2024.
Responden yang setuju sebanyak 28,68 persen, sementara 1,49 persen lainnya menjawab tidak tahu dan 0,33 persen responden tidak menjawab.
Sebelumnya, isu amendemen UUD 1945 agar Jokowi bisa menjabat sebagai presiden tiga periode sempat menguat.
Namun Jokowi menepis isu tersebut dan menegaskan tidak tertarik.
Kemudian, 71,65 persen responden juga tidak setuju jika Jokowi maju kembali pada pemilihan presiden sebagai calon wakil presiden. Responden yang setuju hanya 25,37 persen.
Ada 2,81 persen responden yang menjawab tidak tahu dan 0,17 persen lainnya tidak menjawab.
Ketimbang terjun dalam politik praktis, mayoritas publik lebih setuju Jokowi memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden untuk meneruskan programnya selama ini.
Sebanyak 74,13 persen responden setuju akan langkah tersebut.
Lalu 22,88 persen responden tidak setuju, 1,65 persen tidak tahu, dan 0,33 persen tidak menjawab.
Sementara itu, masih merujuk hasil survei ARSC, mayoritas atau 71,49 persen responden menilai sosok calon presiden tidak harus kader partai. Ada 28,51 persen yang ingin calon presiden berasal dari kader partai politik.
Sebanyak 60,58 persen responden menginginkan calon presiden dari kalangan sipil.
Sedangkan 34,05 persen menginginkan pemimpin dari kalangan militer/TNI dan 5,37 persen dari kalangan polisi.
Latar belakang profesi yang dinilai paling cocok menjadi calon presiden adalah kepala daerah.
Ada 19,01 persen responden yang berpendapat demikian.
Disusul latar belakang profesi militer/TNI 17,77 persen, akademisi 15,62 persen, pengusaha 12,07 persen, dan tokoh organisasi masyarakat 9,92 persen.
Kemudian menteri menurut 7,85 persen responden, ketua umum partai politik 4,63 persen, agamawan 3,96 persen, anggota legislatif 1,74 persen, polisi 1,74 persen dan lainnya 7,11 persen.
Kemudian 93,97 persen menilai calon presiden harus berjenis kelamin laki-laki dan 6,03 persen ingin pemimpin perempuan.
Sebanyak 58,26 persen responden juga menginginkan calon presiden dengan agama yang seiman. Sementara 41,74 persen tidak masalah dengan calon yang berbeda agama.
Lalu 95,53 persen responden meyakini calon presiden yang baik seharusnya dilihat dari prestasi. Hanya 3,47 persen menilai calon pemimpin yang baik berdasarkan kekerabatan.
Survei dilaksanakan pada 26 April-8 Mei 2021 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan usia minimum 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.
Pengambilan sampel dilakukan melalui telepon dengan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. [Democrazy/cn]
