Sri Mulyani Dianggap "Ingkar Janji", Muncul Petisi Online Tuntut THR 2021 PNS/TNI/Polri Dibayar Penuh | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Sabtu, 01 Mei 2021

Sri Mulyani Dianggap "Ingkar Janji", Muncul Petisi Online Tuntut THR 2021 PNS/TNI/Polri Dibayar Penuh

Sri Mulyani Dianggap "Ingkar Janji", Muncul Petisi Online Tuntut THR 2021 PNS/TNI/Polri Dibayar Penuh

Sri-Mulyani-Dianggap-Ingkar-Janji-Muncul-Petisi-Online-Tuntut-THR-2021-PNS-TNI-Polri-Dibayar-Penuh

DEMOCRAZY.ID - Pascakeluarnya kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI/Polri dan pensiunan Tahun 2021 oleh pemerintah, muncul petisi online yang berisikan kekecewaan atas besaran THR.

Petisi online dilaman Change.org itu, dibuat oleh warganet dengan nama Romamsyah H dan ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua serta Wakil Ketua DPR RI.


Petisi berjudul THR&Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019 itu berisikan kekecewaan lantaran THR 2021 hanya sebesar gaji pokok, tanpa memasukkan tunjangan kinerja (Tukin).


Menurut pembuat petisi, besaran THR 2021 tidak sesuai dengan penyataan dan janji Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut pernah menyatakan THR dan Gaji 13 ASN tahun 2021 akan dibayar penuh lengkap dengan Tukin seperti pada tahun 2019.


Karena itu, melalui petisi tersebut, Romansyah meminta Presiden Jokowi untuk meninjau besaran THR dan Gaji 201 dan memasukkan unsur Tukin.


Selain itu, petisi tersebut juga mendesak DPR meminta penjelasan kepada Sri Mulyani.


Berikut isi lengkap petisi tersebut: 


"Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja.


(sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429094045-532-636278/thr-pns-2021-tanpa-tunjangan-kinerja-dan-insentif)


Hal ini berbeda dengan penyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019


Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan.


Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yg berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di Tahun 2019.


Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan & pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan Gaji-13 Tahun 2021 tersebut.


Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa covid-19 dengan konsumsi dari ASN.


Merdeka!"


Hingga Sabtu (15/4/2021), petisi tersebut sudah ditandatangai 14,316 orang.


Dalam laman tersebut juga menyertakan tangkap layar video pernyataan Sri Mulyani yang memperlihatkan jumlah dislike lebih banyak. 


Sri-Mulyani-Dianggap-Ingkar-Janji-Muncul-Petisi-Online-Tuntut-THR-2021-PNS-TNI-Polri-Dibayar-Penuh

Dari tangkap layar itu, video itu disuka sebanyak 352 warganet, sementara jumlah yang tidak suka sebanyak 1200 warganet. 


Sementara itu, Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (29/4/2021) menyatakan THR tidak dibayar penuh karena situasi yang masih Pandemi Covid-19.


Imbasnya, anggaran digunakan untuk menangani dampak pandemi yang membutuhkan anggaran lebih, dari mulai untuk program kartu prakerja hingga bantuan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


"Memahami untuk anggaran penanganan Covid-19, sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah. Karena itu untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada 2020 yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat," ujar dia.  [Democrazy/trb]