DEMOCRAZY.ID
Hal ini terkait dengan nasib 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terancam dipecat.
Adapun 51 pegawai KPK terancam dipecat lantaran tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Jadi jangan sekadar imbauan. Mesti perintah gitu loh,” ujar Buya dalam pesan singkatnya, Jumat (28/5).
Buya menambahkan, Presiden Jokowi harus lebih keras lagi dalam memberikan perintah dan jangan hanya sekadar memberikan imbauan.
Menurut dia, ketegasan Presiden diperlukan untuk menentukan nasib 51 pegawai lembaga antirasuah yang terancam dipecat oleh Firli Bahuri cs.
“Pemerintah bukan mengimbau-imbau. Melainkan memerintah. Jadi harus lebih keras, tegas presidennya supaya didengar,” katanya.
Sebelumnya, pimpinan KPK mengabaikan perintah Presiden Jokowi, terkait nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pasalnya sebanyak 51 pegawai KPK tetap dipecat dan 24 pegawai lainnya akan menjalani tes ulang.
Padahal Presiden Jokowi memerintahkan TWK tersebut tidak menjadi tolok ukur peralihan status pegawai menjadi ASN. [Democrazy/jwp]
