DEMOCRAZY.ID
Tes itu digelar dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Tata mengatakan ia menyangka akan menghadapi sejumlah pertanyaan mengenai kebangsaan saat sesi wawancara. Tapi justru Tata diberondong pertanyaan soal status perkawinan.
"Ditanyakan sangat detail, tapi tidak ada relevansi dengan pekerjaan saya, seperti kenapa belum menikah, pacaran berapa kali, dan ngapain saja selama pacaran," kata Tata, Kamis (13/5).
Tata mengaku juga ditanya soal aliran agama yang ia anut.
Dia juga ditanyai, apakah memberikan ucapan hari raya ke penganut agama lain atau tidak.
Dia pun bercerita, ada sejumlah pertanyaan bernada melecehkan yang juga diterima rekan kerjanya.
Tata menyebut rekan-rekannya dihakimi karena belum menikah.
"Dia ditanya kenapa belum menikah. Padahal, adiknya sudah melangkahi. Ketika dijawab dengan sopan, justru mendapat judge dari pewawancara, 'Makanya harus move on.' 'Jangan kesal sama laki-laki'," tutur Tata menirukan.
Setelah hasil tes keluar, Tata masuk dalam daftar 75 orang pegawai yang tak lulus TWK KPK. Ia juga dibebastugaskan usai hasil tersebut diumumkan.
Ia mengaku terkejut karena hingga saat ini belum menerima hasil tes.
"Saya tidak mendapat kejelasan mengenai status saya. Bahkan, sekadar penjelasan selama tidak ada kewajiban apapun, apakah saya masih harus standby di kantor atau bagaimana? Atasan belum tahu kelanjutannya dan tidak bisa menjawab," terang Tata.
Sebelumnya, KPK mengumumkan 75 orang pegawai tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari proses alih status menjadi ASN.
Tapi saat mengumumkan hasil asesmen tersebut, pimpinan KPK tak membeberkan detail daftar nama-nama.
Kendati begitu sumber internal KPK mengungkapkan beberapa nama yang gagal tes menduduki jabatan direktur hingga kepala satgas penyidikan.
Sejumlah nama penyidik yang menangani kasus-kasus besar pun ikut masuk daftar, seperti Novel Baswedan dan Ambarita Damanik.
Selang beberapa hari setelah pengumuman tersebut, terbit surat keputusan bertanda tangan pimpinan KPK yang berisi pembebastugasan pegawai-pegawai yang tidak lolos TWK.
Adapun terkait materi tes wawasan kebangsaan, dalam konferensi pers pengumuman hasil TWK pada Rabu (5/5) lalu, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim lembaganya tak ikut campur menyusun materi tes.
Kata dia, materi dalam tes disusun sejumlah instansi antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Materi di dalam tes wawasan kebangsaan, mohon maaf, itu bukan materi KPK. Yang menyiapkan materi itu kan jelas, penanggung jawabnya kan jelas. Jadi kami tidak masuk dalam materi," tutur Firli saat menjawab pertanyaan soal muasal pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan.
"Tetapi harus dipahami bahwa, sepengetahuan saya pribadi, UU Nomor 5 Tahun 2014, ada beberapa syarat menjadi ASN, salah satunya setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah. Dan ada juga yang disebut memenuhi persyaratan lainnya, yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang oleh UU maupun pemerintah," lanjut jenderal bintang tiga tersebut. [Democrazy/cn]
