Sayangkan Ucapan Tak Etis Ngabalin, LHKP Muhammadiyah: Suasana Idul Fitri Kok Malah Bikin Gaduh! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 14 Mei 2021

Sayangkan Ucapan Tak Etis Ngabalin, LHKP Muhammadiyah: Suasana Idul Fitri Kok Malah Bikin Gaduh!

Sayangkan Ucapan Tak Etis Ngabalin, LHKP Muhammadiyah: Suasana Idul Fitri Kok Malah Bikin Gaduh!

Sayangkan-Ucapan-Tak-Etis-Ngabalin-LHKP-Muhammadiyah-Suasana-Idul-Fitri-Kok-Malah-Bikin-Gaduh

DEMOCRAZY.ID - Pernyataan Ali Muktar Ngabalin, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden terkait Busro Muqodas disesalkan Khafid Sirotudin, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jateng.

Sebelumnya Ngabalin melalui akun Instagramnya mengecam secara tajam Busro yang melontarkan pernyataan bahwa KPK tamat di era Presiden Jokowi.


Khafid menegaskan Busro menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menegakkan amar makruf nahi munkar.


"Sebagai TA KSP seharusnya A.M. Ngabalin tidak menanggapi secara emosional dengan kata-kata yang menghina pribadi, menyinggung persyarikatan Muhammadiyah dan mengalienasikan etika politik yang baik," kata Khafid.


"Oleh karena itu, kami meminta Ali Muktar Ngabalin segera meminta maaf kepada Bapak Busro Muqodas dan kepada warga Muhammadiyah," kata Khafid menegaskan. Apalagi suasana masih Idul Fitri, saatnya warga muslim bersilaturahmi dan saling memaafkan. Mengapa justru membuat gaduh suasana Lebaran?" imbuh dia.


Khafid menyatakan pula sebagai bagian dari KSP seharusnya Ngabalin mampu merepresentasikan Presiden yang santun dan membina hubungan baik dengan persyarikatan. 


Pernyataan Ngabalin justru merusak bangunan komunikasi politik yang santun dan berkeadaban yang sudah dilakukan presiden dengan ormas keagamaan selama ini.


Lebih lanjut Khafid menyampaikan pentingnya pejabat publik memperhatikan etika politik dan memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik dan tidak membuat kegaduhan di masyarakat. 


Apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi yang membutuhkan partisipasi segenap komponen bangsa untuk menghadapinya. [Democrazy/okz]