DEMOCRAZY.ID
Sebelumnya, HRS menyatakan kasus hukum pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat dirinya merupakan ajang balas dendam politik.
Pasalnya, saat itu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dipimpin HRS menggelar demonstrasi yang dikenal aksi 411 dan 212 menuntut penista agama Ahok.
Gerakan ini beriringan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta (2017). Saat itu, HRS bersama massa nya menyatakan tidak berpihak pada Ahok yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Saat itulah, ia dan rekan-rekannya di ormas, kata HRS, menjadi target utama kriminalisasi dengan berbagai rekayasa kasus.
Refly awalnya mengingatkan, siapa saja pasangan dalam Pilkada DKI 2017.
“Dalam Pilkada DKI ada tiga pasangan calon, Ahok-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni,” ujar Refly dilansir melalui Youtube Refly Harun.
Saat itu pasangan Ahok didukung oleh banyak Parpol dan AHY pun mendukung Ahok karena diendorse Jokowi.
“Pasangan Ahok didukung oleh banyak partai politik dan pada putaran kedua pendukung AHY kemudian beramai-ramai mendukung Ahok karena diendorse oleh Presiden Jokowi,” katanya.
Namun massa saat itu malah memilih Anies dan ini dianggap menggeraka SARA.
“Tapi massa justru memilih Anies. Nah pada waktu itu, dianggap karena menggerakan politik SARA ya, sehingga Ahok kalah. Inilah yang ditengarai HRS sebagai dendam politik oligarki,” imbuhnya.
Kekalahan Ahok saat itu dipicu oleh gerakan besar, kata Refly, yang salah satunya dipelopori oleh HRS.
“Bisa iya bisa tidak. Kalau saya memandangnya bukan soal dendam masa lalu, tapi pada potensi kedepannya sesungguhnya. Artinya kasus Pilkada DKI yang bisa membalikkan keadaan dari keunggulan Ahok menjadi kemenangan Anies tidak lain karena dipicu oleh gerakan besar,” terangnya.
“Salah satunya diinisiasi (oleh) HRS. Sejak itulah HRS naik (namanya) dari skala Tanah Abang menjadi tokoh berskala nasional yang punya pengaruh besar,” sambungnya.
Awalnya menurut Refly kekuasaan tidak menganggap HRS.
“Awalnya barangkali oligarki kekuasaan tidak menganggap HRS, hanya dianggap mungkin sekumpulan preman berjubah saja, bukan sebuah tokoh berpengaruh yang bisa menggerakan umat dalam jumlah besar,” jelasnya.
Namun HRS ternyata memiliki kemampuan dan ini menggetarkan oligarki kekuasaan.
Maka dari itu HRS ‘dikandangkan’ untuk Pemilu 2019 dan 2024.
“Tapi ternyata beliau memiliki kemampuan dan kharismanya tidak hilang setelah tiga tahun mengasingkan diri di Arab. Hal ini, dalam analisis saya ‘menggetarkan’ oligarki kekuasaan. Maka HRS dikandangkan untuk Pemilu 2019 dan sekarang sepertinya ada upaya untuk mengkandangkannya lagi di Pemilu 2024,” kata Refly. [Democrazy/gmd]
