DEMOCRAZY.ID
Acara ini berlangsung di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).
Mereka berharap buka puasa bersama ini menjadi momentum untuk menyolidkan para partai pendukung Jokowi itu.
"Semoga melalui buka bersama di bulan Ramadan ini kita terus bisa menyolidkan kebersamaan kita sebagai partai politik pendukung koalisi pemerintahan," kata Sekretaris Jenderal PPP Arwani Tomafi.
Selain Sekretaris PPP Arwani Thomafi, acara itu juga dihadiri Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq.
Lalu Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan dan hadir juga Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyajikan menu berbuka nasi liwet, bakso kuah, kolak dan es blewah.
"Kita menyajikan makanan khas Nusantara. Dan kita tak bicara politik secara serius. Kita agak jarang bertemu karena masih masa pandemi meskipun selama ini komunikasi tetap dijaga," kata Hasto.
Mantan Sekretaris Jenderal PSI yang kini jadi Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, mengaku senang bisa berkumpul seperti ini.
"Saya senang kumpul bareng. Karena pandemi COVID-19 menyebabkan kita harus membatasi pertemuan secara fisik. Apalagi bertemu dalam suasana Ramadan dan tadi ada kultum kebangsaan dari Gus Miftah," kata Juli.
Pose bersama para sekretaris jenderal tidak cukup satu kali. Usai foto bersama Gus Miftah, para sekretaris jenderal itu kembali berswafoto.
"Kita berfoto dalam dua sesi. Pertama dengan masker. Kedua tanpa masker," ajak Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencabut surat edaran tentang pelarangan buka puasa bersama.
Jika sebelumnya buka puasa bersama dilarang, kini diganti menjadi dibatasi.
Pada 4 Mei 2021, Tito menerbitkan surat edaran baru untuk kepala daerah. SE 800/2794/SJ itu tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
"Diminta kepada Saudara Gubernur, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021," demikian bunyi poin 1a di edaran terbaru itu. [Democrazy/idz]
