DEMOCRAZY.ID
Saat terjaring dalam OTT, Novi Rahmat Hidayat diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan di wilayahnya.
Namun pihak KPK Ali Fikri belum memberikan respons berkaitan dengan OTT itu. Pimpinan KPK juga setali tiga uang.
Menjadi menarik, OTT yang dilakukan KPK kali ini justru dilakukan saat lembaga antirasuah ini tengah menjadi sorotan publik imbas tes wawasan kebangsaan yang disebut bakal mengancam 75 pegawainya termasuk para penyidik senior.
Bahkan dilaporkan, Harun Al Rasyid merupakan Ketua Satuan Tugas Penyelidik dalam OTT tersebut, namun ia masuk dalam 75 pegawai yang tidak lulus TWK.
Harun juga dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK.
Nama Harun juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi beredarnya informasi itu, eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut berkomentar.
Said Didu menilai bahwa dengan dilakukannya OTT yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid itu, akan mempercepat dirinya diberhentikan dari KPK.
Hal ini senada kritikan yang selama ini dilontarkan kepada KPK khususnya pimpinan KPK yang dinilai TWK adalah guna melemahkan lembaga itu.
"Sepertinya akan makin cepat diberhentikan karena OTT partai penguasa," tulis Said Didu melalui akun Twitternya, Senin, 10 Mei 2021.
Novi Rahmat Hidayat disebut-sebut sebagai salah satu kader PDI Perjuangan meskipun anggapan itu dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Namun ia membenarkan bahwa Novi Syarif Hidayat diusung oleh PDIP dan PKB saat pencalonan bupati. [Democrazy/gmd]
