DEMOCRAZY.ID
Ia menilai, sejak awal menjabat, Firli terlalu banyak menciptakan kontroversi di tubuh Komisi Antirasuah itu.
"Pak Firli mundur saja. Sudah 1 tahun menjabat kontroversi terus mulai dari masalah helikopter, Harun Masiku yang hilang sampai soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini," jelas Boyamin, Selasa (18/5/2021).
Ia menjelaskan, jika terus dipimpin oleh sosok yang kontroversial, KPK dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Ini jadi kontraproduktif nanti. Sampai Presiden Jokowi turun tangan kan itu sudah merepotkan Presiden," tutur Boyamin.
Lebih lanjut Boyamin juga mengapresiasi pernyataan Prrsiden Joko Widodo terkait polemik TWK di KPK.
Ia menilai, sebagai Kepala Negara, Jokowi ikut bertanggung jawab pada kelangsungan lembaga antirasuah itu.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Presiden yang sudah bersedia untuk turun tangan mengatasi polemik tentang TWK di KPK," kata dia.
"Dan ini diperlukan, bukan intervensi, ini bentuk tanggung jawabnya sebagai Presiden untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan termasuk di KPK," imbuhnya.
Boyamin berharap 75 pegawai KPK tidak dibebastugaskan karena justru akan membuat kerja lembaga antirasuah itu tidak berjalan maksimal.
"Kalau mereka dikeluarkan KPK pasti akan timpang, tidak akan maksimal, dan cari penggantinya pasti akan sulit. Sabab 75 orang ini terbukti berintegritas dan tidak punya catatan buruk dalam bekerja," pungkas dia.
Sebagai informasi dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden Senin (17/5/2021), Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pandangannya tentang kisruh yang malanda KPK beberapa pekan belakangan.
Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai yang tak lolos.
Ia juga menegaskan bahwa jika ada kekurangan dalam tes itu, KPK dapat melakukan pendidikan pada level kelembagaan.
Jokowi juga meminta persoalan alih fungsi status kepegawaian KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera diselesaikan.
Ia meminta Ketua KPK, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menindaklanjuti status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos itu. [Democrazy/kmp]
