DEMOCRAZY.ID
"Pemerintah belum pernah sampai saat ini memberlakukan darurat sipil, apalagi daerah darurat militer juga enggak," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5).
Mahfud menilai aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau OPM selama ini bukan sesuatu gerakan yang besar.
Pihaknya pun telah mengidentifikasi para anggota OPM tersebut.
"Karena kita akan menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orang-orangnya teridentifikasi. Sehingga orang tersebut (yang) terorisme, bukan Papua (yang) terorisme," ujarnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu lebih mengedepankan jalan dialog dengan kelompok yang ingin Papua merdeka tanpa kekerasan.
Ia pun mengklaim banyak masyarakat Papua yang masih ingin tetap bersama Indonesia.
"Jadi yang besar itu, yang 90 persen mari kita ajak berembuk," ujarnya.
Namun, Mahfud mengatakan pemerintah akan tegas menindak kelompok-kelompok yang menebar teror di tengah masyarakat.
Misalnya, membakar fasilitas umum atau objek vital.
Lalu, membunuh masyarakat secara terbuka, bahkan mengacaukan arus penerbangan dengan membakar pesawat.
"Nah itu yang teroris memenuhi unsur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018," katanya.
Pemerintah, kata Mahfud, tak punya target waktu untuk menumpas habis KKB dari wilayah Papua.
Menurutnya, aparat keamanan masih akan terus bekerja selama kelompok itu masih eksis di Bumi Cenderawasih.
Dalam beberapa hari terakhir terjadi aksi saling tembak di sejumlah wilayah Papua.
Kemarin, dua anggota TNI tewas saat berjaga di Bandara Nol Goliat Dekai, Yahukimo.
Selain itu, empat anggota TNI luka-luka diserang KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang. [Democrazy/cn]
