Komisi III DPR Pertanyakan Penonaktifkan 75 Pegawai KPK, Aktivis Politik: Itu Cuma Sandiwara Mereka Saja! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 14 Mei 2021

Komisi III DPR Pertanyakan Penonaktifkan 75 Pegawai KPK, Aktivis Politik: Itu Cuma Sandiwara Mereka Saja!

Komisi III DPR Pertanyakan Penonaktifkan 75 Pegawai KPK, Aktivis Politik: Itu Cuma Sandiwara Mereka Saja!

Komisi-III-DPR-Pertanyakan-Penonaktifkan-75-Pegawai-KPK-Aktivis-Politik-Itu-Cuma-Sandiwara-Mereka-Saja

DEMOCRAZY.ID - Komisi III DPR hanya sandiwara saja yang mempertanyakan KPK soal 75 pegawai lembaga antirasuah itu yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Komisi III DPR sudah dkuasai penguasa yang mendukung pelemahan KPK. Jadi hanya sandiwara saja yang akan mengundang pimpinan KPK untuk mempertanyakan terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK,” kata aktivis politik Rahman Simatupang, Jumat (14/5/2021).


Menurut Rahman, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak bisa diubah. 


“Saat ini ada skenario besar untuk melumpuhkan KPK dengan rekayasa TWK,” papar Rahman.


Rahman mengatakan, rakyat sudah tidak percaya kepada Komisi III DPR karena menjadi bagian dari penguasa. 


“Komisi III yang meloloskan para pimpinan KPK sekarang. Ketua Komisi III Herman Hery juga mempunyai masalah terkait korupsi bansos,” jelasnya.


Komisi III DPR RI akan bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). 


Meski belum dapat dipastikan, namun Komisi III sudah memiliki rencana pemanggilan pasca hari raya Idulfitri 2021.


Terkait soal 75 pegawai yang tidak lolos TWK, anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan pihaknya masih berpatok pada Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. 


Dalam surat itu dijelaskan kalau 75 pegawai tersebut bukan dinonaktifkan.


Meski demikian, pihaknya masih akan menanyakan secara mendalam kepada KPK terkait hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP).


“Saya masih berpatokan pada itu (SK). Jadi, nanti tentu akan kita tanyakan dalam RDP dengan KPK bagaimana jalan ke luarnya seperti apa,” ujarnya. [Democrazy/suaranas]