Jokowi Dianggap Terlalu Sering Umbar Janji, Akademisi: Kalau Gini Terus, Rakyat Makin Gak Percaya! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Sabtu, 08 Mei 2021

Jokowi Dianggap Terlalu Sering Umbar Janji, Akademisi: Kalau Gini Terus, Rakyat Makin Gak Percaya!

Jokowi Dianggap Terlalu Sering Umbar Janji, Akademisi: Kalau Gini Terus, Rakyat Makin Gak Percaya!

Jokowi-Dianggap-Terlalu-Sering-Umbar-Janji-Akademisi-Kalau-Gini-Terus-Rakyat-Makin-Gak-Percaya

DEMOCRAZY.ID - Rochendi, seorang pakar Ilmu Pemerintahan mengkritik perihal kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai sekarang.

Rochendi menilai bahwa Presiden Jokowi sudah seharusnya merealisasikan semua janjinya.


Karena, menurut Rochendi, Jokowi selama ini hanya memberikan janji kepada rakyat tanpa melakukan aksi nyata. 


Rochendi menilai bahwa hal ini berdampak pada kepercayaan rakyat, dimana semakin lama rakyat tak menghiraukan pemimpin negara lagi.


“Jika kinerjanya saja seperti saat ini, siapa yang mau merespons kebijakannya?” kritik Rochendi, Sabtu 8 Mei 2021.


Lebih lanjut, Rochendi menilai apabila banyak rakyat yang merasa dirugikan karena kebijakan presiden, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan rakyat terhadap presiden.


“Jika makin banyak orang yang dirugikan oleh kebijakan, maka makin banyak pula orang yang tak lagi percaya kepada Jokowi,” jelasnya.


“Akhirnya, publik akan menilai bahwa Jokowi memang tidak bisa dipercaya,” imbuhnya.


Jika hal tersebut terjadi, kata Rochendi, maka kepercayaan terhadap presiden hanya dimiliki orang-orang di Istana semata.


“Namun, bagaimana dengan pemerintah daerah dan masyarakat kecil di daerah-daerah yang jauh dari ibukota?” paparnya.


Rochendi kemudian membeberkan beberapa faktor yang menurutnya menandakan adanya penurunan terhadap kepercayaan dengan pemerintah pusat.


“Ketika Jokowi datang ke suatu daerah untuk meresmikan atau meninjau sesuatu, gubernurnya tidak hadir. Artinya, ada hal yang lebih penting bagi gubernur untuk dilakukan daripada bertemu dengan Jokowi,” tuturnya. [Democrazy/trk]