Heran 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Saut Situmorang: Mereka Ini Orang-orang Terbaik Loh, Ideologi Pancasila Mereka Juga Tinggi! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 18 Mei 2021

Heran 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Saut Situmorang: Mereka Ini Orang-orang Terbaik Loh, Ideologi Pancasila Mereka Juga Tinggi!

Heran 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Saut Situmorang: Mereka Ini Orang-orang Terbaik Loh, Ideologi Pancasila Mereka Juga Tinggi!

Heran-75-Pegawai-KPK-Tak-Lolos-TWK-Saut-Situmorang-Mereka-Ini-Orang-orang-Terbaik-Loh-Ideologi-Pancasila-Mereka-Juga-Tinggi

DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, ikut menanggapi soal polemik 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga kini dibebastugaskan.

Saut menilai, ke-75 pegawai KPK yang ia sebut sebagai orang-orang terbaik atau top guys ini disaring secara tidak adil.


Padahal, menurut Saut, ideologi kebangsaan mereka lebih Pancasila dari rata-rata penduduk di Indonesia.


Hal ini disampaikan Saut dalam konferensi pers "Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai" yang disiarkan akun Youtube Indonesia Corruption Watch (ICW).


"75 orang ini disaring dengan cara-cara yang tidak fair dan sebenarnya ideologi mereka lebih Pancasila dari rata-rata penduduk Indonesia."


"Itu terbukti dari kehidupan sehari-hari di rumahnya," kata Saut, dikutip dari tayangan Youtube ICW, Selasa (18/5/2021).


Saut mengatakan, ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ini tidak patut diragukan wawasan kebangsaannya.


Terlebih, jika ukurannya dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari.


"Sebenarnya ini orang-orang yang nggak perlu ada keraguan, kalau kita bicara wawasan kebangsaan itu bukan diomongin. Kaya Pancasila tapi kelakuannya jauh dari Pancasila."


"Orang-orang ini sudah menerapkan sila ke 1-5, terbukti sila ke-1 musala gapernah kosong di KPK," kata Saut.


Lebih lanjut, Saut juga membantah adanya isu taliban dan terorisme yang berkembang di KPK.


Jika pun terbukti ada pegawai yang terlibat dalam isu tersebut, Saut menyebut pembuktiannya harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku Indonesia.


"Tidak ada talibanisasi dan terorisme di KPK, kalaupun ada nanti kita lihat saja ada Undang-Undangnya," ujar Saut.


Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, Saut pun menyarankan agar semua pihak bisa duduk bersama.


"Kita bawa semua peluru duduk di suatu tempat kita bahas semua, apakah 75 orang ini benar-benar dalam posisi harus dibegitukan (dibebastugaskan) atau mereka punya hak melebihi rata-rata warga negara Indonesia," jelasnya.


Sebab, Saut menilai, membebastugaskan ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK sama seperti kerugian bagi bangsa.


"Melakukan saringan kepada orang-orang top guys ini sebenarnya kerugian buat bangsa ini dan secara keseluruhan kemunduran buat bangsa ini," ujarnya. [Democrazy/trb]