Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK, ICW: Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversial! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 14 Mei 2021

Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK, ICW: Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversial!

Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK, ICW: Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversial!

 Dukung-Pemecatan-75-Pegawai-KPK-ICW-Dewas-KPK-Berubah-Jadi-Tempat-Stempel-Kebijakan-Kontroversial


DEMOCRAZY.ID - Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Dewas KPK kini berubah menjadi pemberi stempel kebijakan kontroversial.


"Saat ini Dewan Pengawas bukan lagi bertindak sebagai instrumen pengawas di KPK, melainkan sudah berubah menjadi tempat stempel kebijakan kontroversi pimpinan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Kamis (13/5/2021).


Kurnia menyebut TWK yang dihadapkan kepada pegawai KPK melanggar aturan. 


Menurut Kurnia, UU KPK dan peraturan pemerintah tak mengatur TWK yang dianggap janggal sejumlah kalangan.


"Betapa tidak, Tes Wawasan Kebangsaan ini secara terang benderang melanggar hukum, sebab tidak diatur dalam UU 19/19 dan PP 41/20," ujarnya.


Dewas KPK, kata Kurnia, seolah tak melihat kejanggalan TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK. 


Selain itu, Dewas KPK tampak mendukung agar 75 pegawai KPK dinonaktifkan.


"Bahkan, putusan MK telah menegaskan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Namun Dewan Pengawas seakan tutup mata, bahkan terlihat mendukung upaya pimpinan menonaktifkan 75 pegawai KPK," imbuhnya.


Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji sebelumnya angkat bicara soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. 


Menurut Indriyanto, langkah tersebut sudah melalui prosedur hukum yang wajar atau layak.


"Ini prosedur hukum yang wajar atau layak yang juga sama ditempuh oleh Kementerian atau lembaga lainnya, demikian juga halnya dengan KPK," kata Indriyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (13/5).


"Keputusan ini masih dalam tataran proper legal administrative procedures, karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan langsung," tambahnya. [Democrazy/dtk]