DKM Usir Jemaah Bermasker, Komisi VIII: Mau Adu Agama-Pemerintah! | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 04 Mei 2021

DKM Usir Jemaah Bermasker, Komisi VIII: Mau Adu Agama-Pemerintah!

DKM Usir Jemaah Bermasker, Komisi VIII: Mau Adu Agama-Pemerintah!

DKM-Usir-Jemaah-Bermasker-Komisi-VIII-Mau-Adu-Agama-Pemerintah

DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mengatakan perbuatan pengurus masjid di Bekasi melarang jemaah menggunakan masker adalah hal yang keliru. 

Ace menyebut menjaga diri dari penyakit, termasuk virus Corona, adalah perintah agama.


"Kasus di Bekasi seperti ini menunjukkan masih ada yang keliru dalam memahami ajaran Islam dalam konteks pandemi. Kasus semacam ini juga menggambarkan ada yang keliru dalam memahami anjuran pemerintah dan agama," kata Ace kepada wartawan, Senin (3/5/2021).


Komisi VIII DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang salah satu ruang lingkup tugasnya adalah bidang agama. 


Komisi VIII juga merupakan mitra kerja Kementerian Agama.


Ace menyoroti penggunaan ayat Al-Qur'an yang disebutnya dikutip oleh pengurus masjid bahwa umat Islam aman saat berada di masjid. 


Ace menegaskan pengurus DKM di Bekasi tersebut itu salah konteks.


"Kelompok semacam ini jelas menunjukkan kedangkalannya dalam memahami agama. Dia mengutip ayat Al-Qur'an secara serampangan tanpa memahami konteks ayat tersebut dan menjustifikasi terhadap pandangannya terhadap apa yang dianjurkan pemerintah. Kelompok seperti ini ingin mempertentangkan antara ajaran Islam dengan anjuran pemerintah," kata dia.


"Padahal apa yang dianjurkan pemerintah untuk memakai masker sekalipun di dalam masjid adalah juga bagian dari melindungi jiwa (hifdz nafs) sebagaimana perintah ajaran agama. Harusnya orang-orang seperti ini melihat saat ini di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi juga yang mewajibkan jamaahnya menggunakan masker di dalam masjid dan menjaga jarak," sambungnya.


Ace menegaskan warga boleh saja berbeda pandangan dengan pemerintah. 


Namun dalam konteks beragama, orang tidak boleh menolak kewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa.


"Fenomena seperti ini tidak harus diluruskan cara pandangannya terhadap ajaran agama dan hubungannya dengan pemerintah. Di alam demokrasi ini seseorang boleh berbeda pandangan dengan pemerintah, namun dia tidak boleh menolak kewajiban agama untuk menjaga keselamatan jiwa (hifdz an-Nafs)," tutur dia.


Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar itu juga menekankan program vaksinasi. 


Program vaksinasi, kata Ace adalah upaya untuk ikhtiar melayan wabah.


"Termasuk soal vaksin, seharusnya vaksin itu diletakkan sebagai ikhtiar untuk melindungi diri. Langkah preventif kita untuk mencegah COVID-19. Apalagi vaksin ini telah melalui proses uji klinis melalui BPOM dan prosedur kehalalan produk oleh MUI. Tidak ada alasan untuk menolaknya."


Sebelumnya, pengurus Masjid Al Amanah di Bekasi viral gara-gara melarang jemaah menggunakan masker. 


Menyikapi hal tersebut, PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat (Jabar) mendatangi lokasi untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak pengurus masjid.


"Hari ini yang saya lakukan adalah yang pertama seperti yang saya sampaikan adalah silaturahim. Yang kedua, memberi pemahaman terkait dengan pertama apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana mengatasinya. Itu yang saya sampaikan," ujar Ketua PW DMI Jawa Barat KH Achmad Sidik di lokasi, Senin (3/5).


Pihak DKM juga menjelaskan alasan melarang jemaah bermasker. Ketua DKM Masjid Al Amanah Abdul Rahman bicara soal tanggung jawab di depan Allah.


"Ngusir Corona dengan doa. Doa ini bukan hanya pengusiran, tapi perangkulan. Siapa yang dirangkul? Sang Pencipta, makanya aku kuat untuk mengatakan tidak bermasker. Tapi kan pengertian orang dan keyakinan orang berbeda-beda," kata Abdul.


Abdul Rohman mengaku dia baru menyepakati anjuran untuk tidak melarang jemaah memakai masker di dalam masjid setelah viral. 


Kesepakatan itu ditandatangani olehnya dan sejumlah pihak.


"Sebelumnya rapat, setelah kejadian ini ada anjuran (tak larang pakai masker dan harus jaga jarak), tapi belum sampai (ke jemaah). Tapi itu udah ada bentuk tanda silang. Cuma saya menangnya gembiranya ada penanggung jawab, Kapolsek penanggung jawab, Kapolres penanggung jawab, Wakapolres penanggung jawab, Camat tanggung jawab, kiai ini (Ketua DMI Jabar) tanggung jawab dengan atur jarak. Berarti kita nggak sendirian kalau ditanya sama Yang Maha Kuasa. Kemarin-kemarin kan kita nggak, nggak mau kita sendiri," ucapnya. [Democrazy/dtk]