DEMOCRAZY.ID
"Itu menurut saya tak lebih daripada bagi-bagi kue saja. Jadi memang itu kebijakan kontraproduktif menurut saya," kata Trubus saat dihubungi, Sabtu (29/5/2021).
Trubus berpendapat, pembagian jatah komisaris bagi pendukung atau relawan Jokowi semestinya dihentikan.
Sebab, menurut Trubus, praktik tersebut bisa menjadi contoh buruk yang dapat terulang pada pemilihan presiden berikutnya.
"Nanti misalnya 2024 ada pilpres lagi ya kan, orang berbondong-bondong mendirikan relawan, hanya tujuannya untuk mendapatkan itu, itu kan pembelajaran tidak baik," ujar Trubus.
Padahal, seorang komisaris semestinya dipilih untuk mendorong kinerja perusahaan agar mencapai target-target yang ditetapkan.
Di samping itu, Trubus mempertanyakan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Abdee karena latar belakang Abdee yang dinilai tidak berkorelasi dengan profil PT Telkom sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi.
Trubus khawatir, keberadaan Abdee di jajaran Dewan Komisaris PT Telkom justru membebani komisaris lainnya yang memiliki latar belakang sesuai.
"Paling tidak di situ didudukkanlah orang-orang yang punya kapasitas, artinya mereka-mereka yang entah ilmuan di bidang IT atau apa, karena kita sekarang ini negara ini butuh orang-orang yang (punya) inovasi," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin atau Abdee "Slank" sebagai komisaris independen P Telkom Indonesia.
Pengangkatan Abdee menambah panjang daftar pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.
Selain Abdee, ada sejumlah nama pendukung Jokowi yang telah lebih dulu menjadi komisaris perusahaan pelat merah, antara lain Fadjroel Rachman selaku Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, dan Ulin Yusron sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. [Democrazy/kmp]
