DEMOCRAZY.ID
"Kalau dihitung-hitung, anggaran yang mendadak untuk kesehatan covid ini, percepatan infrastruktur kesehatan itu sudah bisa bangun dua ibu kota baru sebenarnya. Tidak hanya di Kalimantan Timur, di Papua juga bisa," tutur Tjahjo dalam acara yang disiarkan langsung di Youtube Kementerian PANRB, Kamis (22/4).
Tjahjo mengakui banyak hal yang harus tertunda karena pandemi covid-19.
Salah satu contohnya dalam perkara reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Ia mengatakan pihaknya sudah membuat peta jalan reformasi birokrasi sejak Februari 2021.
Namun peta jalan itu kemudian mesti dievaluasi ulang karena adanya pandemi.
"Sudah kita bahas dengan menteri keuangan, dengan menteri dalam negeri, dengan para menko. Tapi karena ada pandemi covid-19 itu lah," katanya.
Meski begitu, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan tugas pemerintah bukan hanya terkait pandemi.
Namun juga menjalankan program yang sudah mencapai prioritas pemerintahan yang berkuasa saat ini.
Tjahjo mengklaim akan tetap menjalankan strategi yang sudah dipetakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong reformasi birokrasi.
Beberapa di antaranya, sambung Tjahjo, dengan menjalankan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), memenuhi kebutuhan kementerian dan instansi, mempercepat pelayanan publik dan perizinan, serta meningkatkan tunjangan kinerja dan kesejahteraan ASN.
Anggaran yang dialokasi pemerintah pusat untuk menangani pandemi pada 2020 ditetapkan sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran itu dinaikan pada akhir kuartal II 2020.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp800 triliun selama 2020 untuk covid-19.
Dana itu akumulasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD), dan dana desa.
Pada 2021, Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendapat anggaran sebesar Rp627,9 triliun.
Dana tersebut diberikan untuk mengurusi masalah kesehatan, sosial dan ekonomi akibat covid-19.
Sementara, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang diwacanakan Presiden Joko Widodo menelan biaya hingga Rp466 triliun.
Dana tersebut didapat dari APBN, swasta, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). [Democrazy/cn]
