DEMOCRAZY.ID
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan penilaian tersebut sebagai bentuk masukan dari ICW kepada Polri.
"Tentunya masukan dari ICW perlu kita hargai, Polri menghargai itu sebagai masukan," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/4/2021).
Polri, kata Rusdi, selalu berbenah memperbaiki pelayanan maupun profesionalisme dalam bertugas. Khususnya dalam transparansi penanganan kasus.
"Tentunya Polri dalam menangani segala kasus akan senantiasa profesional, transparan dan akuntabel," tukas dia.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) beri penilaian terhadap kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi periode 2020.
Penilaian tersebut ICW layangkan kepada tiga institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian RI.
Hasilnya, nilai E di ditujukan kepada KPK dan Kepolisian RI, sementara nilai C ditujukan kepada Kejaksaan Agung.
"Kinerja penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum secara umum hanya mencapai 20 persen atau berada pada peringkat E, yang mana peringkat E sangat buruk," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah, dalam konferensi pers virtual "Laporan Hasil Pemantauan Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020".
Nilai tersebut muncul berdasar pada analisis informasi yang berasal dari kanal institusi penegak hukum dan media massa dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. [Democrazy/trb]
