Satu per Satu Eks Petinggi FPI Dihabisi, Demokrat: Mau Sampai Kapan Rezim Ini Menghajar Oposisi? | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Kamis, 29 April 2021

Satu per Satu Eks Petinggi FPI Dihabisi, Demokrat: Mau Sampai Kapan Rezim Ini Menghajar Oposisi?

Satu per Satu Eks Petinggi FPI Dihabisi, Demokrat: Mau Sampai Kapan Rezim Ini Menghajar Oposisi?

Satu-per-Satu-Eks-Petinggi-FPI-Dihabisi-Demokrat-Mau-Sampai-Kapan-Rezim-Ini-Menghajar-Oposisi

DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Demokrat, Taufiqurahman mengomentari perihal ditangkanya mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman oleh Densus 88.

Menurut Taufiq, semakin hari semakin banyak oposisi yang dipidanakan mulai dari Habib Rizieq Shihab hingga kini Munarman.


Taufiq bahkan menyeret kasus terbunuhnya 6 laskar FPI yang ditembak mati aparat di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.


"6 warga sipil ditembak mati KM 50, Jumhur-Syahganda-Anton Permana-Habib Rizieq dipidanakan, sekarang Munarman mau dihabisin juga," cuit Taufiq pada akun Twitter miliknya Rabu, 28 April 2021


Taufiq mempertanyakan sampai kapan rezim memidanakan oposisi.


Bahkan, Taufiq berkata bahwa rezim makin kesini makin menzalimi kaum oposisi.


"Kurang apalagi sih menghajar oposisi?, mau sampai kapan terus-terusan menjadi zalim?," sambungnya.


Taufiq dengan tegas mengingatkan para penguasa agar berhati-hati perihal perilaku menzalimi kaum opisis


"Ingat tak ada pesta yang tak usai, hati-hati bung!," pungkasnya.


Sebagai informasi, Munarman ditangkap polisi karena diduga menjadi 'otak' untuk gerakkan oknum-oknum tertentu dalam melakukan aksi terorisme.


Kabar ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui pesan singkat kepada awak media.


Argo mengatakan bahwa Munarman ditangkap di kediamannya di daerah Tanggerang Selatan, Selasa 27 April 2021 pukul 15.30 WIB.


"Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," jelasnya. [Democrazy/trk]