DEMOCRAZY.ID
Rencana pengajian bulan Ramadhan itu dilanjutkan setelah Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budhyarto meminta maaf kepada KH Cholil Nafis , ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satu penceramah yang diundang.
Meskipun begitu, kasus ini menurut pengamat sosial politik Rocky Gerung sekali lagi menunjukkan kemerosotan kepemimpinan nasional.
Hal ini dengan sendirinya terbaca melalui produksi terus menerus isu radikalisme dan intolentasi, yang bahkan tidak pada tempatnya.
“Seolah-olah hal yang paling mendebarkan hari ini adalah soal intoleransi sehingga ada ustaz yang harus dilarang ceramah. Padahal itu mainan yang sudah puluhan ribu kali diucapkan oleh para buzzer. Apa mereka nggak belajar bahwa problem kita bukan itu?” ujar Rocky dalam video terbarunya di youtube, Senin (12/4/2021).
Bagi Rocky, pengulangan narasi semacam itu seperti lupa ingatan yang makin lama makin buruk.
Yang paling buruk, buzzer yang menjadi komisaris BUMN tidak ingat lagi apa yang menjadi tugasnya di tempat baru.
”Komisaris terpaksa harus menjadi mata-mata BPIP. Jadi sebenarnya dewan ideologi ini beroperasi di mana-mana dengan menempatkan orang,” kata Rocky.
Inilah yang membuat kerja seorang komisaris BUMN bisa menjadi berbeda dari komisaris yang dipahami masyarakat umum.
Di tengah kerugian yang dialami Pelni, komisarisnya malah sibuk membuat narasi tentang radikalisme.
”Komisaris itu seharusnya membaca keluar masuk uang perusahaan, bukan membaca orang keluar masuk masjid. Kan begitu? Kalau komisaris membaca pikiran dan batin seseorang, dia lupa membaca perusahaannya yang bangkrut itu,” ujar dia. [Democrazy/sdnw]
