DEMOCRAZY.ID
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengumumkan bahwa pemerintah menolak hasil KLB tersebut.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna pada Rabu, 31 Maret 2021.
Meski demikian, Rocky menilai bahwa Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo hanya terpaksa menolak KLB karena terdesak.
Menurut Rocky, sebetulnya Presiden mengetahui dan diam-diam menyetujui aktivitas Moeldoko selama ini ke Partai Demokrat.
Namun, karena rencana kudeta Moeldoko tidak dipersiapkan dengan baik dan berujung gagal, Jokowi pun menolak mengambil keputusan untuk menolak KLB tersebut.
“Kalkulasi saya sebetulnya Presiden terdesak itu. Tentu Saja Presiden tahu aktivitas Moledoko dan diam-diam di kasih persetujuan di bahwa meja. Tetapi karena persiapan Pak Moeldoko itu tidak sempurna, kudeta yang gagal, maka cari excuse yaitu menolak KLB-nya,” kata Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 2 April 2021.
Lebih lanjut, Rocky menyebut bahwa keputusan Jokowi bisa berbeda seandainya strategi sogok-menyogok yang dilakukan Moeldoko berhasil.
“Lain kalau persiapannya bagus sehingga kader-kader Demokrat yang disogok oleh Moeldoko itu diam, sebetulnya,” katanya.
Rocky menjelaskan bahwa Moeldoko kalah dari kubu AHY, bukan hanya dari persoalan sogok, namun juga dari segi pemberitaan di media.
“Ini kan udah mulai terbongkar satu-satu bahwa memang ada kekeliruan di dalam upaya sogok-menyogok. Psikologinya juga tidak menghasilkan keutuhan. Dengan mudah pers mengadu domba KLB dengan Demokrat dan Demokrat menang dalam banyak perdebatan,” jelasnya.
Kekalahan Moeldoko itu pun, menurut Rocky disaksikan oleh Jokowi. Maka, ia memainkan situasi untuk bisa mengambil keuntungan.
Keuntungan dalam hal ini adalah bahwa Jokowi kemudian tampil di publik seolah menjadi juru damai antara kubu AHY dan kubu Moeldoko. Padahal, sejak awal menyetujui manuver Moledoko.
“Itu kan disaksikan juga oleh Pak Jokowi, kan. Nah, dalam soal soal itu, Jokowi jadi player yang mengambil gain dari problem ini. Itu juga nggak etis karena akhirnya seolah-olah Pak Jokowi tampil sebagai juru damai. Padahal dari awal publik menganggap tidak mungkin Moeldoko tidak melapor pada Jokowi,” tandas Rocky. [Democrazy/trk]
