DEMOCRAZY.ID
Sebab, tidak ada wajah baru di Kabinet Indonesia Maju seperti yang diharapkan publik.
"Reshuffle kabinet yang keenam dari rezim Jokowi ini reshufle semu. Sebab tidak ada yang baru, menteri tersebut wajah lama yang minim prestasi, bahkan cenderung bermasalah. Tetapi Jokowi tetap mengangkatnya," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Jumat (30/4).
"Sepertinya mau menunjukan kepada publik bahwa dia (Jokowi) sepenuhnya memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya," sambungnya.
Menurut Ubedilah, suara-suara kritis dari publik diabaikan Jokowi. Sama seperti Jokowi ketika tidak mendengar aspirasi publik soal KPK, omnibus law, dan lainnya.
"Kritik keras publik terhadap langkah-langkah Nadiem bagi Jokowi itu dianggap riakan kecil saja, bahkan dianggap angin lalu," kata Ubedilah.
Padahal, langkah Nadiem Makarim saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) termasuk paling sering bermasalah secara berurutan.
Mulai dari soal kurikulum, peta jalan pendidikan yang meniadakan pelajaran agama dan pendidikan Pancasila, hingga hilangnya nama KH Hasyim Asyari dan sejumlah tokoh lain dalam Kamus Sejarah Indonesia.
Dituturkan Ubedilah, kesalahan yang berurutan itu bukan karena keteledoran, tetapi ada semacam kesengajaan atau pembiaran. Kasus-kasus itu dinilai oleh Jokowi tidak masalah, sehingga Nadiem tetap dipertahankan.
"Itu artinya langkah-langkah Nadiem patut diduga sudah diketahui atau disetujui oleh Jokowi. Jadi antara Nadiem dan Jokowi itu terlihat satu ide soal penghilangan tentang pendidikan Pancasila. Meski kemudian dibatalkan dan minta maaf," beber Ubedilah.
Ubedilah pun menganggap dalam perspektif politik yang substantif, ada kekuatan besar di balik Nadiem Makarim. Baik kekuatan oligarki politik maupun oligarki ekonomi.
"Kekuatan besar itulah yang mendukung sepenuhnya Jokowi dalam mengangkat Nadiem menjadi Mendikbud-Ristek. Termasuk dukungan oligarki politik seperti Megawati Soekarnoputri terhadap Nadiem Makarim," pungkas Ubedilah. [Democrazy/rml]
