Pemerintah Tegaskan Larang Mudik Lebaran, Netizen: Andai Saja Lebaran Bareng Pilkada | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Kamis, 22 April 2021

Pemerintah Tegaskan Larang Mudik Lebaran, Netizen: Andai Saja Lebaran Bareng Pilkada

Pemerintah Tegaskan Larang Mudik Lebaran, Netizen: Andai Saja Lebaran Bareng Pilkada

Pemerintah-Tegaskan-Larang-Mudik-Lebaran-Netizen-Andai-Saja-Lebaran-Bareng-Pilkada

DEMOCRAZY.ID - Pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran. 

Kebijakan bertujuan untuk menekan penularan Covid-19.


Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Doni Monardo mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan mudik Lebaran meskipun telah mengantongi dokumen negatif Covid-19 sekalipun.


Kebijakan tersebut menuai kritik dari para pengguna media sosial. 


Hal itu terlihat dari ramainya pendapat netizen di kolom komentar berita tentang pernyataan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo di akun Instagram, Kamis (22/4/2021). 


Salah satunya pemilik akun amhal_bacrie46. 


"Apakah dengan tidak mudik bapak yang terhormat bisa menjamin Lebaran berikutnya ortu saya masih ada," tulisnya kecewa dengan larangan mudik.


Ada juga netizen yang mempertanyakan pelarangan mudik, namun tempat wisata dan mal tetap buka. 


"Apa bedanya dengan waktu kita datang ke tempat wisata dan mal-mal. Jangan mengkambinghitamkan para pemudik bung," kata pemilik akun @guntursetyowicaksono.


Pemilik akun suryakwanz mempertanyakan sampai kapan mudik dilarang. 


Menurut dia, mudik adalah hak asasi manusia.


"Sampai kapan dilarang terus. Hak asasi manusia inget! Banyak amat tuntutan..udah swab antigen genose dll. Masih saja dihadang sana-sini. Rakyat sudah muak," katanya. 


Lain lagi komentar pemilik akun wisnu_andriy yang mengandaikan Lebaran bersamaan Pilkada. 


"Andai saja Lebaran itu bareng pilkada," katanya.


"Lebaran barengi sama pilkada. Nanti juga aman," tulis pemilik akun filsuf19 dengan menyertakan emoji tertawa.


Seperti diketahui, perhelatan Pilkada 2020 sempat menjadi polemik. 


Banyak kalangan yang meminta pemerintah menunda pilkada serentak karena cemas dengan penularan pandemi. 


Namun pemerintah tetap memutuskan menyelenggarakan perhelatan tersebut. [Democrazy/sdnw]