DEMOCRAZY.ID
Mereka menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus korupsi DP 0 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama membantah ikut terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut.
Raihan menyatakan, massa tersebut berasal dari organisasi berbeda.
"Kita tidak ikut-ikutan, itu wilayah HMI MPO. Beda organisasi, enggak ada hubungannya," kata Raihan saat dihubungi, Rabu (7/4).
Raihan juga menolak berkomentar lebih lanjut terkait aksi demo yang menuntut agar Anies diperiksa oleh KPK.
Sebab, sejak awal ia menyebut bahwa PB HMI tak berkaitan dengan HMI MPO.
Massa yang mengatasnamakan diri dari HMI MPO menggelar unjuk rasa di depan kantor Anies, Selasa (6/4).
Mereka menuntut agar KPK segera memeriksa Anies terkait kasus dugaan korupsi DP 0 persen yang menyeret mantan Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
Anies sebelumnya juga telah mencopot Yoory usai ditetapkan tersangka korupsi pembelian lahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencopotan Yoory tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Anies kemudian menunjuk Agus Himawan Widiyanto sebagai dirut PD Pembangunan Sarana Jaya.
Anies berharap, keberadaan Agus berdampak positif bagi PD Pembangunan Sarana Jaya. [Democrazy/cnn]
