DEMOCRAZY.ID
"Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetapi tidak ada 'entry' nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohanya," kata Gatot dikutip dari situs resmi NU Circle, Senin (19/4).
"Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran," lanjutnya.
Pria yang akrab disapa Gus Pu itu mengatakan nama dan peran Hasyim Asy'ari pada kamus tersebut tidak ditulis dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.
Padahal, lanjut dia, sampul buku memampang foto ulama tersebut.
NU Circle, kata dia, berencana melayangkan surat resmi untuk memprotes Kemendikbud terkait hal tersebut.
Gus Pu menilai kamus sejarah itu tidak bisa dijadikan rujukan pembelajaran di sekolah dan madrasah.
Ia khawatir jika siswa belajar melalui kamus sejarah tersebut, maka generasi muda akan kehilangan tokoh-tokoh nasional yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.
"Sejarah tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara seperti ini. Jangan sampai kamus seperti ini disebarkan ke sekolah-sekolah dan menjadi rujukan pembelajaran. Hal ini bisa menyesatkan para siswa," tuturnya.
Gus Pu pun menyoroti sejumlah nama tokoh asing seperti Gubernur Belanda HJ Van Mook, tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi yang dimasukkan dalam kamus sejarah.
Nama tokoh komunis pertama di Asia, Henk Sneevliet, ia sebut juga ada dalam kamus.
"Melihat isinya, bisa dikatakan para pejabat Kemdikbud saat ini jauh lebih mengenal tokoh-tokoh penjajah Belanda dan Jepang daripada tokoh pejuang yang menjadi imam warga nahdliyin di seluruh nusantara. Ini harus diluruskan," ujarnya.
Sejauh ini, Sekretaris Ditjen Kebudayaan sekaligus Plt. Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud, Fitra, belum menjawab konfirmasi yang disampaikan.
Permintaan konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum dijawab Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman hingga berita ini ditulis.
Mengutip situs Pustaka Budaya milik Kemendikbud, buku Kamus Sejarah Indonesia: Jilid I diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud.
Buku tersebut memuat daftar informasi kesejarahan sepanjang 1900-1950 atau pada masa kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia.
NU Circle sendiri bukan badan otonom resmi yang dinaungi PBNU.
Ketua PBNU Marsyudi Suhud mengatakan NU Circle sebatas komunitas.
"Komunitas yang mempunyai kelompok tersendiri. Komunitas antara orang NU," kata Marsyudi saat dihubungi. [Democrazy/cnn]
