DEMOCRAZY.ID
Orientasi dan Rapat Kerja Nasional DPP Partai Masyumi digelar di Hotel Balairung Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, dan disiarkan kanal YouTube 'Masyumi Memanggil', Sabtu (24/4/2021).
Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan kasus KM 50 Tol Cikampek.
Dia tidak puas dengan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat.
"Kasus KM 50 ini jelas merampas, jelas menghina, memperkosa hak-hak sebagai warga negara yang berdaulat. Kita juga kecewa dengan rekomendasi Komnas HAM. Mudah-mudahan pelaku HAM berat itu dapat kita seret ke pengadilan," kata Ahmad Yani.
Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, kemudian beridiri di mimbar dan berbicara soal sejarah perjuangan politikus Islamis di awal kemerdekaan Indonesia.
Tokoh-tokoh Islamis memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.
Abdullah mengklaim IJ Kasimo sebagai pemimpin Partai Katolik setuju dengan Islam sebagai dasar negara.
"Saudara-saudara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menkopolhukam, dengar, bahwa Partai Katolik dipimpin oleh Kasimo menerima Islam sebagai dasar negara," kata Abdullah sambil mengacung-acungkan telunjuk ke atas.
Para peserta rapat kemudian memekik takbir. Terdengar pula suara tepuk tangan.
Abdullah Hehamahua mencegah kader Masyumi bertepuk tangan, karena tepuk tangan adalah budaya Yahudi.
"Maaf, ciri Masyumi tidak ada tepuk tangan. Ciri Masyumi adalah takbir. Tepuk tangan adalah budaya Yahudi. Saya mohon betul sesudah ini tidak ada lagi dalam acara-acara Masyumi tepuk tangan. Tapi, ciri Masyumi adalah takbir," kata Abdullah. Setelah itu, terdengar pekik takbir.
Selanjutnya, Abdullah menyoroti riba. Riba sama saja menzinahi ibu sendiri. Riba adalah rahasia Indonesia tidak pernah berkah.
Maka, dia memerintahkan kader Masyumi untuk tidak membuka rekening riba, sembari merekomendasikan sejumlah bank syariah.
"Saya instruksikan warga Masyumi untuk tidak boleh punya rekening yang ribawi... Karena semua bank-bank Indonesia masih tunduk pada BI, kita ambil yang paling minimal," kata Abdullah Hehamahua.
Selain itu, dia juga berbicara soal kemungkinan-kemungkinan masa depan Indonesia.
Bisa saja kepulauan Indonesia tenggelam oleh dinamika alamiah.
Bisa pula, daerah-daerah Indonesia lepas dan merdeka sendiri.
Dia menyoroti Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah termiskin di Indonesia, kemiskinannya disebut mencapai 30,2%.
"Wajar kalau orang Papua yang waras otaknya menuntut merdeka. Karena itu, maka pemerintah dan Masyumi khususnya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan NKRI. Maka, kita persempit jarak (persentase kemiskinan Papua) dari 30% menjadi 25%, menjadi 15%, dan seterusnya," kata Abdullah Hehamahua. [Democrazy/dtk]
