MIRIS! Pemda Dituding Abaikan Lingkungan, Pejabat Malah Salahkan Warga Rambah Hutan | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Selasa, 06 April 2021

MIRIS! Pemda Dituding Abaikan Lingkungan, Pejabat Malah Salahkan Warga Rambah Hutan

MIRIS! Pemda Dituding Abaikan Lingkungan, Pejabat Malah Salahkan Warga Rambah Hutan

MIRIS-Pemda-Dituding-Abaikan-Lingkungan-Pejabat-Malah-Salahkan-Warga-Rambah-Hutan

DEMOCRAZY.ID - Peringatan soal potensi banjir di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah muncul beberapa tahun terakhir, sebelum akhir pekan lalu banjir bandang di provinsi itu menewaskan setidaknya lebih dari 60 orang dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Pejabat pemerintahan di salah satu kabupaten yang terdampak menyebut banjir bandang dipicu kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat.


Namun aktivis lingkungan menyebut pemerintah tidak semestinya menyalahkan warga lokal. Dia menuding banjir ini justru terjadi karena kebijakan otoritas di NTT mengabaikan lingkungan.


Agus juga menyalahkan warganya yang merambah daerah aliran sungai. 


Dua faktor ini, menurutnya, merupakan pemicu utama banjir di Flores Timur, selain Siklon Tropis Seroja yang menyebabkan hujan lebat dan gelombang laut tinggi.


"Populasi penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan. Itu memicu penebangan lahan di daerah lereng yang sebelumnya daerah lindung," kata Agus via telepon, Senin (05/04).


"Warga juga ada yang menebang pohon untuk menanam tanaman komoditas. Itu turut membuat daerah itu rawan longsor karena penyerapan air jadi tidak ada."


"Di kawasan zona merah juga dibangun rumah. Jadi jangan heran banyak yang meninggal karena bantaran kali itu zona merah. Menurut peraturan kami, daerah aliran sungai tidak boleh dibangun apapun, sampai sekitar 25 meter," ujarnya.


Agus mengeluarkan pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan BBC Indonesia terkait peringatan soal potensi banjir yang mengintai daerahnya.


Kajian lingkungan hidup tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Flores Timur sudah menyebut sejumlah faktor yang berpotensi besar memicu banjir di kabupaten itu.


Selain topografi sejumlah wilayah Flores Timur yang merupakan lereng curam, disebut pula penebangan hutan yang seharusnya dilindungi.


Hal lain yang disorot dalam kajian itu adalah pertambahan penduduk, kebijakan yang tidak tepat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dan penegakan hukum yang tidak optimal.


Saat berita ini disusun, jumlah korban jiwa akibat banjir di Flores Timur merupakan yang terbanyak dibandingkan di sembilan kabupaten lain di NTT yang diterjang banjir.


Sudah terdapat 68 orang yang ditemukan tewas di Flores Timur, menurut Juru Bicara Badan SAR Nasional, Yudi Latief.


Angka itu bisa bertambah karena pencarian korban hingga kini masih berlangsung.


Bagaimanapun, masyarakat semestinya tidak boleh menjadi kambing hitam dalam peristiwa banjir besar ini, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT, Umbu Wulang.


Wulang berkata, perubahan lingkungan akibat aktivitas warga ataupun korporasi menunjukkan minimnya upaya pencegahan pemerintah.


Bukan cuma di Flores Timur, Wulang menyebut banjir di sebagian besar NTT ini adalah konsekuensi kebijakan pemerintah yang mengabaikan lingkungan.


"Adonara di Flores Timur itu pulau kecil dengan daya dukung yang terbatas. Kalau sudah terjadi penggundulan di lereng, pendidikan kepada masyarakat seharusnya juga harus masif," kata Wulang.


"Artinya pemerintah tidak bisa lepas tangan dan menyalahkan masyarakat. Pola hidup warga sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah," ucapnya.


Wulang menyebut NTT rentan terguncang bencana karena daya dukung lingkungan yang rendah.


Ia berkata, bentuk NTT yang kepulauan dan berada di pesisir perairan tidak cocok dieksploitasi untuk beragam jenis usaha.


Menurut Wulang, pemerintah NTT mesti segera mengubah kebijakan investasi untuk mencegah bencana berikutnya.


"Perlu pembatasan investasi yang rakus lahan dan air karena daya dukung lingkungan NTT tidak memadai untuk semua jenis investasi, baik pariwisata, monokultur atau pertambangan," ucapnya.


Merujuk data Bank Indonesia, sebagaimana dilansir kantor berita Antara, pada tahun 2020 NTT harus mendapat investasi senilai Rp37,18 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.


Dalam sebuah pernyataan November lalu, Gubernur NTT Victor Laiskodat berkata akan melakukan apapun untuk mempermudah investor di provinsinya.


Laiskodat mengatakan itu pada seremoni panen garam industri PT Inti Daya Kencana, di Kabupaten Malaka.


"Sebagai gubernur, saya sangat serius mendorong investasi. Pro kontra itu biasa di dunia manapun," kata Victor.


"Tetapi harus kita yakin sebagai pemimpin, baik gubernur maupun bupati, bahwa ini pilihan terbaik di mana rakyat Malaka menata masa depan lebih baik, maka ini harus dilakukan."


"Saya tidak back up tapi saya berdiri di depan menjaga siapapun yang akan mengganggu para pengusaha."


"Lain halnya pengusaha curi kekayaan NTT maka siap berhadapan dengan gubernur," ujarnya kala itu.


Proses evakuasi dan penyaluran bantuan korban banjir di NTT terhambat cuaca buruk dan akses transportasi yang terputus.


Jembatan Benenain di Kabupaten Malaka, misalnya, ambruk. Akses darat antarkecamatan di daerah itu pun akhirnya terputus.


Nalle Anggi, warga Desa Forekmodok di Malaka, mengaku secara mandiri mengevakuasi diri bersama keluarga saat banjir setinggi tiga meter menerjang permukimannya.


Anggi kini mengharapkan pengungsian yang lebih layak untuk keluarga dan para tetangganya. Apalagi, kata dia, mereka melarikan diri tanpa membawa bekal makanan dan kebutuhan dasar lainnya.


"Setelah kami ke tempat evakuasi, air banjir sekarang malah makin bertambah. Jadi kami berharap benar-benar dievakuasi karena hari ini lebih parah dari kemarin."


"Banyak juga yang dibutuhkan. Logistik sama sekali tidak ada, seperti pakaian, kebutuhan bayi dan lansia," kata Anggi.


Berbagai pihak kini menjanjikan bantuan untuk pengungsi di NTT, termasuk menyalurkannya dengan pesawat.


Di sisi lain, Wakil Bupati Flores Timur, Agus Poli, menyebut pemerintahannya kekurangan dana darurat. Agus berkata, dana alokasi umum untuk penanganan bencana dipotong untuk penanganan pandemi Covid-19. [Democrazy/sra]