Kubu Moeldoko Oleng, Razman Nasution Putuskan Mundur, Pengamat: Dia Tahu Berada di Barisan yang Salah | DEMOCRAZY News | Media Informasi Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Sabtu, 03 April 2021

Kubu Moeldoko Oleng, Razman Nasution Putuskan Mundur, Pengamat: Dia Tahu Berada di Barisan yang Salah

Kubu Moeldoko Oleng, Razman Nasution Putuskan Mundur, Pengamat: Dia Tahu Berada di Barisan yang Salah

Kubu-Moeldoko-Oleng-Razman-Nasution-Putuskan-Mundur-Pengamat-Dia-Tahu-Berada-di-Barisan-yang-Salah

DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Ujang Komarudin menyoroti mundurnya Kuasa Hukum dan Pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko, Razman Arif Nasution.

Menurut Ujang, Razman Nasution sudah menyadari bahwa berada dalam barisan yang salah.


Itu usai keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut.


“Karena itu, Razman Nasution memutuskan untuk keluar dalam barisan Moeldoko karena tahu di barisan salah,” kata Ujang dihubungi di Jakarta, Sabtu (3/4/2021).


Dosen Universitas Al-Azhar itu menilai, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu tidak mau terperosok lebih dalam lagi karena tahu arah angin.


“Jalan satu-satunya mundur. Jadi sebagai pengacara yang tahu hukum, Razman Nasution tahu arah angin,” ungkap Ujang.


Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu juga menyebutkan Razman mempunyai integritas.


Sehingga memilih untuk mundur karena MenkumHAM sudah menolak kepengurusan kubu Moeldoko.


“Tak mau terperosok lebih dalam lagi dan tak mau kalah lagi perjuangan politiknya bersama kubu Moeldoko,” pungkas Ujang.


Sebelumnya, Razman Nasution menyatakan mengundurkan diri dari posisi Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB dan Koordinator Tim Hukum Pembela Demokrat kubu Moeldoko.


Itu disampaikan Razman Nasution kepada wartawan saat konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/4).


“Setelah saya pertimbangkan empat hari terakhir, saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari Ketua Advokasi dan Hukum DPP Demokrat hasil KLB Sibolangit 5 Maret 2021 yang lalu,”


Razman Nasution mengatakan, keputusannya itu didasari atas kehendak pribadi tanpa adanya perintah maupun kepentingan pihak lain. [Democrazy/psid]