DEMOCRAZY.ID
Melalui surat terbukanya, Kontras menegaskan, semestinya setiap anggota MPR bekerja dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
"Padahal secara etik berdasarkan Keputusan MPR Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Kode Etik MPR, setiap anggota dituntut untuk menjunjung HAM," ujar Staf Divisi Humas Kontras Andi Muhammad Rezaldy berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Kamis (29/4/2021).
Sebagai Ketua MPR, Andi melanjutkan, semestinya Bamsoet harus bekerja sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan pada HAM.
"Sehingga tidak ada alasan untuk pejabat publik untuk tidak mengimplementasikan nilai ini," kata dia.
Andi juga menuturkan, pendapat Bamsoet tentang konflik yang terjadi di Papua dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Papua.
"Serta dikhawatirkan akan dijadikan legitimasi bagi aparat keamanan di Papua untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi," tutur Andi.
Padahal, menurut Andi, pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua terbukti tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada.
Adi memaparkan, berdasarkan temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terdapat empat akar masalah pemicu konflik kekerasan di Papua.
"Pertama, marjinalisasi terhadap masyarakat Papua. Kedua, kegagalan pembangunan. Ketiga, persoalan status politik. Keempat, pelanggaran HAM," ucapnya.
Ketimbang mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan mengirimkan kekuatan penuh, Bamsoet diminta mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua dengan damai berdasarkan temuan LIPI tersebut.
"Menggunakan cara-cara damai berupa pendekatan dialog untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi," kata Andi. [Democrazy/kmp]
