Ketua KPK Beberkan Peran Penting Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pusaran Korupsi Walkot Tanjungbalai | DEMOCRAZY News | Media Politik Penyeimbang -->

Breaking

logo

Jumat, 23 April 2021

Ketua KPK Beberkan Peran Penting Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pusaran Korupsi Walkot Tanjungbalai

Ketua KPK Beberkan Peran Penting Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pusaran Korupsi Walkot Tanjungbalai

Ketua-KPK-Beberkan-Peran-Penting-Wakil-Ketua-DPR-RI-Azis-Syamsuddin-di-Pusaran-Korupsi-Walkot-Tanjungbalai

DEMOCRAZY.ID - Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap peran penting Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) di kasus dugaan korupsi Walikota Tanjungbalai M Syahrial (MS).

Kasus pusaran korupsi Walkot Tanjungbalai ini melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP).


Azis Syamsuddin adalah orang yang memperkenalkan M Syahrial dan Stepanus.


Peran Aziz Syamsuddin itu terungkap dalam konstruksi perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara perkara Walikota Tangjungbalai.


Pada Oktober 2020, Azis mempertemukan kedua tersangka.


“Pada Oktober 2020 SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR di Jakarta Selatan,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).


Azis Syamsuddin kala itu memperkenalkan Stepanus dengan M Syahrial. Azis juga meminta agar Stapanus membantu M Syahrial.


“Dalam pertemuan tersebut AZ memperkenalkan SRP dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan,” katanya.


“Dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” tutur Firli.


Menindaklanjuti pertemuan itu, kedua tersangka kemudian membuat kesepakatan.


Guna menghentikan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Tanjungbalai, M Syahrial menyiapkan uang Rp 1,5 miliar untuk Stepanus.


“Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP diperkenalkan kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya."


“SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Firli. [Democrazy/pjst]