DEMOCRAZY.ID
Menurutnya, ada beberapa daftar menteri yang tidak mungkin di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Satu di antaranya adalah menteri yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai politik.
"Saya selalu mengatakan bahwa haram hukumnya ketua umum partai politik yang jadi menteri itu di-reshuffle," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (20/4/2021).
"Itu tidak mungkin di-reshuffle karena menyangkut stabilitas politik," tambah Adi.
Adapun, saat ini ada tiga menteri Jokowi yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.
Seperti Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Terakhir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP.
Selain itu, Adi juga menyebut menteri yang selalu diandalkan Presiden di bidang infrastruktur tidak akan di-reshuffle.
"Menteri yang cukup diandalkan oleh Jokowi terutama soal legesti di bidang infrastuktur."
"Jadi sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin di-reshuffle," ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Adi pun menyebut satu di antaranya adalah sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, jatah menteri dari partai politik tidak mungkin dikurangi.
Menurutnya, jika ada satu menteri dari partai politik yang di-reshuffle, maka wajib memasukkan kembali jatah menteri dari partai politik lainnya.
"Haram hukumnya mengurangi jatah menteri dari partai politik, iya benar (kalau keluar satu partai politik, harus masuk satu)," ungkap Adi.
Ia pun tak menampik ada desas-desus Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam kabinet.
Kabarnya, sosok dari PAN ini dikaitkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) dan Kementerian Perhubungan.
"Kalau melihat gosip-gosip dari A1, yang datang dari tim sukses Joko Widodo kemarin kan dikaitkan dengan dua kementerian, PMK dan Kementerian perhubungan."
"Tapi sekali lagi, soal masuknya PAN ke koalisi ini bukan hanya bagaimana politik akomodasi gotong royong."
"Tapi juga harus dikomunikasikan dengan para ketua umum partai politik yang bersangkutan," jelas Adi.
Untuk itu, ia hanya memprediksi masuknya PAN dalam Kabinet Indonesia Maju sebanyak 50:50.
"Cukup mungkin kalau tingkat possibilitynya fifty-fifty."
"Itu jawaban paling aman, kalau bicara pasti takut ngga jadi nanti dikira saya bohong," katanya.
Nama-nama Calon Menteri Bersaing Ketat
Sebelumnya, Adi mengatakan, nama-nama calon yang diprediksi menempati posisi sebagai menteri bersaing dengan ketat.
Terlebih, jika yang direshuffle hanya dua pos kementerian.
Yakni penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.
Untuk itu, Adi menilai, sampai saat ini pengumuman kapan dilaksanakannya reshuffle kabinet belum dipastikan.
"Jika yang direshuffle hanya dua menteri, nah soal posisi dua menteri ini yang menurut saya keras betul."
"Kenapa misalnya sampai saat ini belum ada pengumuman karena begitu banyak orang berkepentingan dalam kementerian ini," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (20/4/2021).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini mengatakan, masyarakat akan mudah mempercayai nama-nama calon yang diisukan menjadi menteri.
Sebab, nama-nama tersebut disampaikan langsung oleh para elite politik yang dekat dengan pemerintah.
Termasuk, pernyataan Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mereshuffle menteri berinisial M.
"Nama-nama lain yang disebut misalnya ada enam, inisial M, dan lain-lain itu tentu kita percaya."
"Karena yang ngomong adalah orang yang dekat dengan kekuasaan politik," ungkap Adi.
Menurutnya, jika nama menteri berinisial M tidak jadi direshuffle, maka kredibilitas PKB patut dipertanyakan.
Sebab, ia menilai selama ini statement-statement dari PKB selalu terukur.
"PKB itu adalah partai koalisi pemerintah, statement-statementnya juga selama ini terukur."
"Kalau elite PKB yang ngomog inisial M kemungkinan direshuffle itu nggak terjadi, tentu dia bohong."
"Dia membawa kredibilitasnya layak dipertanyakan," kata Adi. [Democrazy/trb]
