Indonesia Ternyata Tak Punya, Singapura Kirim Penyelamat Kapal Selam karena Permintaan TNI | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Kamis, 22 April 2021

Indonesia Ternyata Tak Punya, Singapura Kirim Penyelamat Kapal Selam karena Permintaan TNI

Indonesia Ternyata Tak Punya, Singapura Kirim Penyelamat Kapal Selam karena Permintaan TNI

Indonesia-Ternyata-Tak-Punya-Singapura-Kirim-Penyelamat-Kapal-Selam-karena-Permintaan-TNI

DEMOCRAZY.ID - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono mengakui Angkatan Laut Indonesia memang tidak memiliki alat atau kapal rescue untuk mengangkut kapal selam yang tenggelam atau mengalami kendala teknis saat beroperasi di perairan.

Pernyataannya merespons bantuan pencarian dan penyelamat dari sejumlah negara terhadap KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali pada Rabu (21/4) pagi kemarin.


"(Alat angkut kapal selam) enggak punya kita," kata Julius saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (22/4).


Dia juga mengakui hal inilah yang membuat pihaknya langsung mengirim distres atau permintaan bantuan ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (ISMERLO) saat KRI Nanggala 402 hilang kontak dan belum ditemukan lebih dari 24 jam.


"Ini kita kirim distres ke ISMERLO, langsung direspon Singapura dan Australia (mau mengirim bantuan)," katanya.


Selain itu Julius juga mengaku permintaan bantuan ke negara tetangga melalui ISMERLO ini memang didasari kebutuhan yang mendesak untuk menyelamatkan 53 kru yang terjebak di dalam kapal.


Lagi pula kata dia, meminta bantuan memang telah menjadi SOP untuk negara pengguna kapal selam yang telah bergabung dengan ISMERLO.


"Ini memang SOP. Dan (kebutuhan mendesak) iya," kata dia.


Singapura Kirim Penyelamat Kapal Selam karena Permintaan TNI


Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan kapal penyelamat kapal selam, MV Swift Rescue, langsung dikerahkan ke Selat Bali setelah TNI meminta bantuan mencari KRI Nanggala-402 yang hilang di perairan itu sejak Rabu (21/4) sore.


Menurut Ng Eng Hen, bantuan Singapura itu mencerminkan kedekatan kedua negara, terutama dalam hubungan antara militer Singapura dan Indonesia.


"MV Swift Rescue Angkatan Laut Singapura segera diberangkatkan kemarin sore, secepat mungkin, setelah Panglima Angkatan Laut kami menerima permintaan bantuan dari mitranya di Indonesia. Tim medis juga turut dikirim jika perawatan medis diperlukan dalam proses evakuasi," kata Ng Eng melalui pernyataannya di Facebook pada Kamis (22/4).


Menurut Ng Eng, relasi bilateral antara Jakarta dan Singapura "sangat erat" terutama dalam segi militer dan berbagai tingkatan lainnya yang telah terjalin selama bertahun-tahun. 


Ia menuturkan selama ini militer kedua negara kerap menggelar latihan bersama.


"Wajar jika kami melakukan apa pun yang kami bisa untuk membantu di saat-saat seperti ini," kata Ng Eng.


Ng Eng menuturkan lokasi operasi pencarian KRI Nanggala-402 terletak di dekat Bali, berjarak lebih dari 1.500 kilometer dan termasuk perairan dalam. 


"Itulah juga sebabnya kenapa MV Swift Rescue segera berlayar," ujar dia.


Ng Eng juga menuturkan doa dan harapan agar proses pencarian KRI Nanggala segera berbuah hasil. 


Ia juga berdoa atas keselamatan dan ketahanan para 53 awak KRI serta tim pencari kapal selam tersebut di lokasi.


Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Achmad Riad hari ini menuturkan bahwa MV Swift Rescue akan tiba di perairan Bali pada 24 April mendatang.


Selain Singapura, Malaysia juga sudah menyatakan akan mengirim kapal Megabakti untuk membantu pencarian KRI Nanggala. Kapal itu dijadwalkan tiba pada 26 April mendatang.


Pemerintah Australia pun telah menyatakan siap mengerahkan personel dan kapal untuk membantu pencarian KRI Nanggala-402.


"Kami akan membantu dengan segenap kemampuan. Kami mengoperasikan kapal selam yang berbeda dari tipe ini, tetapi Angkatan Bersenjata Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk menentukan apa yang bisa kami lakukan," kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dalam wawancara kepada stasiun radio ABC, seperti dikutip Reuters. [Democrazy/cn]