DEMOCRAZY.ID
Partai Gerindra tidak setuju dengan pendapat itu.
"Ya itu debatable dan kasuistik, jangan digeneralisir," kata Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).
Habiburokhkam mengatakan sejak zaman orde baru (orba) banyak kelompok yang kritis dengan pemerintah.
Namun mereka memilih jalan perjuangan dengan cara yang legal.
"Sejak zaman orba, zaman reformasi hingga saat ini banyak orang yang sangat kritis terhadap pemerintah tapi memilih jalan perjuangan yang legal konstitusional," kata dia.
"Selama ini ada demarkasi yang jelas antara aktivis pro demokrasi yang kritis dengan mereka yang memilih melakukan teror. Para pengkritik pemerintah biasanya mengklaim pencinta demokrasi, sementara terorisme jauh dari nilai-nilai demokrasi, bahkan kerap mengorbankan orang tidak berdosa," kata dia.
Guna mencegah aksi terorisme ini, Waketum Gerindra itu mendorong agar pemerintah memaksimalkan program deradikalisasi.
Dia juga mendorong agar deteksi intelijen ditingkatkan.
"Ya kita maksimalkan deradikalisasi dan program-program edukasi kita, begitu juga deteksi intelijen," kata dia.
Sebelumnya, Nasir Abad menilai kelompok pembenci pemerintah lebih mudah direkrut jadi teroris dibanding orang biasa.
Sebab sikap dan ideologi jaringan teroris selama ini biasanya memang memusuhi pemerintah atau siapapun yang berkuasa.
"Kalau saya akan merekrut orang untuk jadi teroris, saya akan memilih mereka yang sudah punya rasa kebencian kepada pemerintah ketimbang yang masih nol. Ibaratnya tinggal menambah pupuk sedikit jadilah," kata mantan Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiah untuk wilayah Filipina, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan itu, Rabu (31/3). [Democrazy/dtk]
