DEMOCRAZY.ID
Dalam keterangannya, ia menilai penangkapan Munarman ini seolah sudah direncanakan atau dikondisikan dilakukan di tengah sidang kasus Habib Rizieq yang masih bergulir.
Arief menduga, Munarman yang merupakan salah satu tim pengacara Habib Rizieq sengaja ditangkap untuk melemahkan pihak mantan Imam Besar FPI itu.
"Bisa jadi ini juga terkait dengan upaya untuk melemahkan proses pembelaan Habib Rizieq di dalam proses pengadilannya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Bang Arief.
Menurutnya, jika memang penangkapan Munarman ini termasuk dalam grand desaign atau sudah didesain berkaitan dengan persoalan lainnya, maka tidak menutup kemungkinan kasus Munarman ini berkaitan pula dengan kasus Habib Rizieq dan kasus FPI.
"Jadi memang kasus Munarman, kasus Habib Rizieq, dan kasus FPI nampaknya harus kita lihat sebagai satu kesatuan," tutur Arief Munandar memaparkan.
Di ujung pemaparannya, ia mewanti-wanti agar publik tidak sampai terdistraksi dengan pemberitaan-pemberitaan seputar penangkapan Munarman ini.
Menurutnya, masyarakat harus tetap fokus pada permasalahan yang jauh lebih mendasar.
"Di Sosiologi itu ada teori yang namanya teori simulakrum atau simulakra. Simulakra itu adalah realitas semu. Jadi intinya, dalam dunia kita sekarang ini kerap diciptakan realitas-realitas semu yang membuat kita kemudian terdistraksi atau teralihkan dari realitas yang sesungguhnya," ujar Arief Munandar.
Sama seperti teori simulakra yang dipaparkannya itu, saat ini publik juga sebenarnya tengah menghadapi kasus-kasus yang lebih nyata, tetapi mencoba dialihkan oleh kasus-kasus yang semu.
"Di hadapan kita itu ada sekian banyak kasus-kasus lain yang lebih nyata, yang itu harusnya menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama, menurut gua adalah tragedi KM 50 itu sendiri," katanya.
Menurutnya, publik harusnya tidak teralihkan dengan penangkapan Munarman atau persidangan Habib Rizieq.
Pasalnya, Arief menuturkan, kasus KM 50 ini merupakan pertaruhan yang sangat dahsyat lantaran mempertaruhkan nama baik Indonesia.
"Bukan cuma dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Jangan lupa, kita ini sudah mengklaim menjadi satu negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan juga penegakan hukum adalah satu keharusan," ujar sosiolog tersebut.
Ia mengkhawatirkan pandangan dunia terhadap Indonesia yang akan menjadi negatif jika pemerintah gagal menunjukkan kemampuan untuk menuntaskan kasus KM 50 tersebut. [Democrazy/pkry]
