DEMOCRAZY.ID
Hal itu ia sampaikan untuk merespons polemik pembatalan acara kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H di PT Pelni yang diisi oleh beberapa penceramah.
"Pemerintah tidak pernah melarang ustaz, mubalig atau tokoh agama dalam melaksanakan tugas dakwah. Jadi keliru jika ada anggapan pemerintah ikut intervensi apalagi sampai melarang ustaz atau mubalig yang melaksanakan tugas dakwah," kata Zainut dalam keterangan resminya, Senin (12/4) .
Zainut hanya mengimbau kepada para tokoh agama menyampaikan materi dakwah yang memiliki semangat menjaga nilai-nilai kerukunan, persaudaraan dan toleransi.
Ia menilai dibutuhkan kearifan para tokoh agama di Indonesia yang sangat majemuk.
"Oleh karena itu, penting bagi pimpinan ormas Islam memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan persaudaraan sesama umat Muslim dan antar komponen anak bangsa," kata dia.
Lebih lanjut, Zainut meminta agar perbedaan yang terjadi antarumat Islam jangan sampai menimbulkan perpecahan.
Terlebih lagi, perbedaan tersebut hanya pada wilayah cabang agama dan bukan pada pokok ajaran agama.
Ia pun mengatakan masih banyak ditemukan penceramah yang seringkali membesar-besarkan masalah paham khilafiyah.
Hal itu berpotensi menimbulkan gesekan sampai penolakan di tengah masyarakat.
"Jadi penolakan atau pelarangan itu terjadi bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi penolakan itu dari masyarakat sendiri, akibat dari ulah mubaligh atau ustadz itu sendiri yang terlalu mengeksploitasi khilafiyah, merasa dirinya paling benar dan yang lain dianggap salah atau bid'ah," kata dia.
Kegiatan kajian Ramadan di PT. Pelni (Persero) yang rencananya digelar online pada Kamis (8/4) pukul 13.00 WIB, dibatalkan dan menuai sorotan publik.
Kajian itu dianggap tidak tepat karena mengundang sejumlah penceramah yang ditengarai tak sejalan dengan moderasi agama.
Beberapa penceramah yang diundang antara lain, Firanda Andirja, Rizal Yuliar Putrananda, Syafiq Riza Basalamah dan Subhan Bawazier.
PT Pelni sendiri sudah mencopot pejabat yang menyelenggarakan kajian Ramadan tersebut karena mengatasnamakan perusahaan tanpa izin direksi.
Komisaris Independen Pelni Dede Budhyarto mengatakan pencopotan itu dilakukan sebagai pelajaran kepada seluruh BUMN agar tidak segan memecat pegawai yang terlibat radikalisme.
"Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," ujarnya lewat akun Twitter @kangdede78, dikutip pada Jumat (9/4). [Democrazy/cnn]
