DEMOCRAZY.ID - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib menduga pola penanganan konflik di Papua akan berubah dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini menyusul pelabelan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Ridwan menyebut, hal yang pastinya berubah yaitu berkurang hingga nihilnya upaya diplomasi dengan para mantan KKB. Label teroris yang kini mereka emban membuat pemerintah menutup pintu dialog. "Kalau disebut teroris maka tidak ada ruang negosiasi karena Indonesia menganut tidak kompromi dengan teroris termasuk dengan JAD, ISIS siapapun yang terkait maka ditindak hukum," kata Ridwan, Kamis (29/4). Ridwan menyampaikan, dengan label teroris maka ujung tombak penanganannya ada di Densus 88 Polri. Unsur TNI bisa turut serta hanya sebagai perbantuan. Oleh karena itu, dia mengusulkan, regulasi penanganan teror oleh TNI dapat segera disahkan oleh Pres
DEMOCRAZY.ID - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib menduga pola penanganan konflik di Papua akan berubah dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini menyusul pelabelan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan organisasi yang berafiliasi di Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Ridwan menyebut, hal yang pastinya berubah yaitu berkurang hingga nihilnya upaya diplomasi dengan para mantan KKB. Label teroris yang kini mereka emban membuat pemerintah menutup pintu dialog. "Kalau disebut teroris maka tidak ada ruang negosiasi karena Indonesia menganut tidak kompromi dengan teroris termasuk dengan JAD, ISIS siapapun yang terkait maka ditindak hukum," kata Ridwan, Kamis (29/4). Ridwan menyampaikan, dengan label teroris maka ujung tombak penanganannya ada di Densus 88 Polri. Unsur TNI bisa turut serta hanya sebagai perbantuan. Oleh karena itu, dia mengusulkan, regulasi penanganan teror oleh TNI dapat segera disahkan oleh Pres