DEMOCRAZY.ID
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng. Andi menengaskan sikap meminta maaf itu tidak akan mereka tempuh.
Dirinya menilai, Partai Demokrat tidak pernah menuding Presiden Jokowi terlibat dalam prahara kudeta.
“Enggak pernah kami bilang Presiden Jokowi ikut-ikutan. Yang ada kami menulis surat ke Jokowi, tabayun, menanyakan, apa benar yang disampaikan Moeldoko lewat kader-kader kami, kami merasa tak akan meminta maaf pada Jokowi,” kata Andi Mallarangeng, Selasa (6/4/2021).
Baginya pihak yang perlu meminta maaf saat ini ke Jokowi adalah Moeldoko.
Sebab dia lah pihak yang belakangan mempertontonkan etika politik yang tak elok dengan berusaha mengambil alih partai orang lain.
Akibatnya, muncul sejumlah kegaduhan politik di tengah negara yang terus fokus menghadapi pandemi.
Padahal, kata Andi, Moeldoko sudah sepatutnya full time membantu presiden Jokowi.
Andi memaparkan, pihaknya justru mengaku berterima kasih pada Pemerintahan Jokowi, termasuk pada Menkumham yang bersikap profesional menghadapi persoalan ini.
“Saya masih ingat kata-kata saya, apakah Moeldoko meminta izin ke presiden. Sebab saya juga pernah bekerja di Istana sebagai jubir, mau nengok mertua saja, saya harus izin. Apalagi sepenting ini, kan begitu," tegasnya. [Democrazy/sra]
