DEMOCRAZY.ID
Pernyataan itu diutarakan Riza sekaligus mengevaluasi dugaan keterlibatan mafia tanah dalam dugaan korupsi pengadaan lahan yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir termasuk yg menjadi lambat, terkait pembebasan lahan normalisasi ya karena karena terkait sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya, dan juga mafia tanah," ungkap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/3).
Ahmad Riza pun mengakui, kasus sengketa lahan di DKI Jakarta memang kerap melibatkan para mafia tanah.
Dan masalahnya, lanjut dia, mafia tanah bukan saja ada di Jakarta melainkan juga bercokol di banyak daerah lain di Indonesia.
Riza mengaku mengetahui problem tersebut selama lima tahun menjadi pimpinan komisi II DPR RI.
Masalah itulah yang selama ini terus ditangani Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai era Ferrry Mursyidan Baldan hingga Sofyan Djalil.
"Kita tahu aset ini tanah ini adalah satu aset, satu zat yang luar biasa. Saya sering menyampaikan, tidak bisa dikloning, tidak bisa dikembangkan, harganya terus naik sementara penduduk bertambah. Artinya supply demand tidak seimbang. Dibutuhkan banyak, tapi tanah tidak bertambah," kata dia.
Oleh sebab itu, Riza mengaku saat ini mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah.
"Dan berharap [gagasan pemberantasan mafia tanah] ini bisa terus berjalan cepat dan optimal, karena di Jakarta banyak sekali. Masalah sengketa tanah lahan. Dan mafia tanah," kata dia.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan di kelurahan Pondok Rangon dan Munjul, Cipayung Jakarta Timur.
Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan lahan objek dugaan korupsi itu belum memiliki rencana peruntukan.
Kendati KPK belum membeberkan tersangka dalam kasus tersebut, status penersangkaan terhadap Yoory C Pinontoan telah dikonfirmasi Humas PD Pembangunan Sarana Jaya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah mencopot Yoory dari jabatan sebagai Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya.
Kasus yang menjerat Yoory diduga terkait pembelian lahan di kelurahan Pondok Rangon dan Munjul, Cipayung Jakarta Timur seluas 4,2 hektare yang dibeli pada 2019 untuk program perumahan DP 0 Rupiah. Negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari Rp100 milyar dalam kasus tersebut. [Democrazy/cnn]
