DEMOCRAZY.ID
Mahfud menegaskan, bahwa keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.
Demikian disampaikan Mahfud MD, usai pertemuan Amien Rais dan Tim Pengawal Peristiwa (TP3) 6laskar FPI di Istana Presiden, Selasa (9/3/2021).
Mahfud menyatakan, sejak peritiwa itu terjadi, banyak desakan dari masyarakat yang meminta agar pemerintah membentuk TGPF.
“Ada yang minta pemerintah bentuk TGPF. Ada yang gak percaya pemerintah. Jangan, pemerintah nanti itu bohong hasilnya,” tutur Mahfud.
Maka saat itu, diputuskan Presiden Jokowi memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan.
“Panggil siapa saja yang merasa punya pendapat, bukti dan keyakinan. Nanti sampaikan ke presiden apa rekomendasinya,” jelasnya.
Mahfud menegaskan, dalam kasus ini, baik presiden maupun pemerintah sama sekali tidak pernah ingin ikut campur.
Atau sekalipun meminta Komnas HAM untuk membuat rekomendasi apapun.
“Presiden dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Tidak pernah minta Komnas HAM menyimpulkan ini dan itu. Tidak pernah,” tegasnya.
Dalam kondisi ini, Mahfud menilai pemerintah dalam posisi bak buah simalakama.
“Kalau pemerintah yang bentuk (TGPF) nanti dituding dikooptasi. (Dituding) Timnya orangnya pemerintah, timnya diatur Istana, timnya orangnya si A si B,” tuturnya.
Atas pertimbangan itu pula, pemerintah memilih tak membentuk TGPF kematian 6 laskar FPI.
“Oleh sebab itu kita serahkan ke Komnas Ham,” tandasnya. [Democrazy/psid]
