DEMOCRAZY.ID
Ia mengingat ada beberapa perkara rasuah yang pernah terjadi, seperti impor daging, impor gula, impor ikan, impor bawang putih, hingga impor tekstil.
"Dalam korupsi impor selalu ada rente di balik berbusa-busanya slogan impor demi mencukupi kebutuhan rakyat," ujar Febri dalam akun Twitter pribadinya, @febridiyansyah, Rabu, 17 Maret 2021.
Penerima suap, kata Febri, tak pelak adalah pejabat yang memiliki kewenangan, bahkan pemimpin partai politik.
Ia mencontohkan kasus suap impor bawang putih.
Dalam perkara itu, pejabat menerima fee mulai Rp 50 hingga Rp 1.700 per kilogram.
"Semoga tidak bertambah dan kasus-kasus tersebut dapat menjadi pembelajaran sebelum mengambil kebijakan impor, terutama pangan dan kebutuhan pokok," kata Febri.
Pernyataan Febri dicuitkan setelah pemerintah mengemukakan rencana impor beras 1 juta ton.
Rencana itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan langkah impor ini diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air.
Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.
"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga, 4 Maret lalu.
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19.
Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan rencana impor beras itu bertujuan menjaga stok dan menstabilkan harga beras.
"Ini (impor) bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," kata dia.[Democrazy/tmp]
