DEMOCRAZY.ID
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan itu diduga terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ada kader Demokrat didatangi oleh sosok yang mengaku dari intelijen polres atau instansi lain.
"Mereka didatangi. Mereka mengaku intel polres dan dari instansi lain. Ada yang datang dan ada yang dari telepon. Salah satunya di Melawi," kata Herzaky, Selasa (9/3).
Herzaky mengatakan ada kader Demokrat di daerah lain yang mengalami hal serupa. Namun, dia belum merinci lebih jauh.
"Yang lainnya saya enggak hafal ada di [Pulau] Sulawesi, Sumatera, Jawa," ujar Herzaky.
Media sudah menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, sama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Paulus Waterpauw untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun belum direspons.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengungkapkan ada kader yang diduga didatangi anggota kepolisian.
Para kader dibujuk agar mendukung hasil KLB di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Akan tetapi, Benny sendiri belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut.
Dia mempertanyakan kebenaran informasi itu lewat akun Twitter miliknya @BennyHarmanID, pada Selasa (9/3).
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untukpro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" cuit Benny.
KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara tempo hari diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat DPP Partai Demokrat.
Misalnya Jhoni Allen Marbun, Ahmad Yahya, Marzuki Alie serta beberapa orang lainnya.
KLB itu menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi ketua umum. KLB juga menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner dari jabatan ketua umum.
DPP Demokrat lalu menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Berdasarkan AD/ART, KLB digelar oleh DPP atas persetujuan Majelis Tinggi.
Sejumlah pengamat politik pun menyatakan hal serupa. KLB di Deli Serdang menyalahi aturan dan tidak memiliki dasar hukum.
Pakar politik LIPI Siti Zuhro pun menyebut manuver Moeldoko tidak etis karena saat ini masih menjabat sebagai pejabat tinggi negara. [Democrazy/cnn]
