Sekjen PDI-P Tuding Ada "Mafia Besar" di Balik Kebijakan Impor Beras | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Jumat, 26 Maret 2021

Sekjen PDI-P Tuding Ada "Mafia Besar" di Balik Kebijakan Impor Beras

Sekjen PDI-P Tuding Ada "Mafia Besar" di Balik Kebijakan Impor Beras

Sekjen-PDI-P-Tuding-Ada-Mafia-Besar-di-Balik-Kebijakan-Impor-Beras

DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, ada mafia di balik kebijakan impor beras. 

Hasto menyebut mafia tersebut mendapatkan keuntungan mencapai triliunan rupiah, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan. 


"Ada mafia impornya mereka punya kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan, mereka punya kekuasaan untuk menaikkan harga," kata Hasto dalam webinar Repdem, Kamis (25/3/2021) dikutip dari Kontan.co.id.


Lebih lanjut Hasto meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutti, untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. 


Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menilai polemik kebijakan impor beras merupakan dampak dari penyajian data yang kacau. 


Kekacauan data itu, lanjut Ono, menyebabkan penentuan kebijakan impor beras yang salah, dan kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. 


Ono pun meminta Menteri Pertanian, Yasin Limpo, turut bertanggung jawab jika panen beras tidak mengalami surplus. 


"Mentan harus berani juga kalau tidak terealisasi sampai April ini saya mundur, jadi fair," tuturnya.


Sebagai informasi Mendag Lutfi sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan impor 1 juta ton beras mesti dilakukan karena serapan beras Bulog tidak sesuai target untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional. 


Lutfi juga menegaskan bahwa jika kebijakan impor beras itu terbukti salah, dirinya siap mundur dari jabatan Menteri Perdagangan. 


"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salh, saya siap berhenti, tidak ada masalah," sebut Lutfi, dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Senin (22/3/2021). [Democrazy/kmp]