Revisi UU ITE Batal Dilakukan, Tanda Jokowi "Gagal" Memahami Keinginan Anak Muda | DEMOCRAZY News | Portal Berita Indonesia - berita terbaru, berita terkini, berita indonesia, politik -->

Breaking

logo

Senin, 22 Maret 2021

Revisi UU ITE Batal Dilakukan, Tanda Jokowi "Gagal" Memahami Keinginan Anak Muda

Revisi UU ITE Batal Dilakukan, Tanda Jokowi "Gagal" Memahami Keinginan Anak Muda

Revisi-UU-ITE-Batal-Dilakukan-Tanda-Jokowi-Gagal-Memahami-Keinginan-Anak-Muda

DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI dianggap telah gagal menyerap aspirasi kalangan anak muda dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.

Kegagalan itu ditandai dengan batalnya Presiden Joko Widodo mewujudkan niat untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 


Sementara berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, 53,7 persen anak muda setuju UU ITE direvisi demi kebebasan berpendapat.


"Tak jadinya revisi UU ITE oleh pemerintah dan DPR itu menandakan bahwa DPR dan pemerintah telah gagal dalam menyerap aspirasi masyarakat terutama aspirasi kalangan anak muda," kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Senin (22/3).


Bahkan, kata Ujang, Staf khusus (Stafsus) Presiden yang berasal dari kalangan milenial dianggap hanya pajangan karena tidak bisa menjembatani aspirasi anak muda Indonesia.


"Harusnya staf khusus milenial itu hadir dan ada untuk menjadi bagian solusi bagi kalangan milenial Indonesia. Bukan hanya aksesoris istana," pungkas Ujang.


Temuan terbaru survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa sebanyak 53,7 persen anak muda Indonesia menilai UU ITE perlu direvisi untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.


“Sekitar 24,1 persen berpendapat UU ITE tidak perlu direvisi agar orang tidak berlaku sesukanya. Sisanya 18,6 persen tidak menjawab,” tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (21/3).


Mayoritas anak muda dalam survei ini atau sebesar 41,6 persen juga menilai tindakan saling melaporkan dengan dasar UU ITE adalah hal yang tidak baik.


“Namun, sekitar 32,3 persen menilainya baik, dan 26,1 persen tidak menjawab,” tuturnya. [Democrazy/rmol]